Komentar DPRD Bantul Soal Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Bantul

Tribunjogja.com Bantul --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul berharap kepada pemerintah bahwa program sekolah rakyat dapat berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak tumpeng tindih pada kewenangan.

"Karena, sepemahaman kami, sekolah rakyat ini, programnya di bawah naungan Kementerian Sosial RI. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, karena Kementerian Sosial selama ini belum pernah menyelenggarakan hal terkait pendidikan," kata Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Herry Fahamsyah, Jumat (11/4/2025).

Selain itu, ia turut mempertanyakan apakah program tersebut akan berimbas pada anggaran pendidikan ke depan. 

Pasalnya, selama ini, sekolah di Indonesia secara umum dan di Bumi Projotamansari secara khusus, dinilai sudah memiliki jalur afirmasi yang juga bertujuan memberikan kesempatan mengenyam pendidikan lebih besar kepada calon siswa dari keluarga kurang mampu.

"Sebenarnya, setiap sekolah di Bantul ini, setiap penerimaan siswa, sudah dilakukan dengan jalur afirmasi dan itu mengakomodasi keluarga yang tidak mampu. Bahkan, selama ini, dinas pendidikan juga tidak memungut biaya di program afirmasi ini," jelas Herry. 

Selain itu, ada hal lain yang perlu dicermati bersama. 

Apabila dasar alasan Kementerian Sosial RI mendirikan sekolah rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan dan para siswa dari kalangan keluarga miskin dijadikan satu, maka akan ada kelompok sendiri.

"Kan itu malah menjadi mengkelompok-kelompokkan orang. Ini kan jadi dilema sendiri. Karena, tantangan ke depan bagi kami atau saya pribadi, untuk menjadi sukses itu adalah berkaitan dengan relasi, lingkungan, dan sejenisnya. Ketika, lingkungannya berasal dari kurang mampu, ya bagaimana nasib bertukar pikiran ke depannya," ujar dia.

Lain halnya apabila masyarakat kalangan menengah ke bawah dan kalangan menengah ke atas campur atau hidup berbaur dan berdampingan, maka itu berpotensi besar mengurangi gep atau status kemiskinan di Tanah Air. Maka, itu perlu dipahami bersama.

"Dan sejauh ini kami belum diajak rundingan oleh pemerintah terkait. Tapi, kalau dari Dinas Sosial DIY, kami dapat informasi bahwa akan ada sekolah rakyat di Bantul dengan luasan sekitar lima hektare. Ya memang, sampai sekarang, kami di Komisi D belum dikasih tahu lokasinya di mana dan teknisnya seperti apa," tutut dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Gunawan Budi Santoso, mengaku enggan untuk berkomentar terkait program sekolah rakyat itu.

"Saya belum bisa komentar," tutup dia.(nei)