Pengusaha Sebut Kondisi Ekonomi Indonesia 2025 Memasuki Kesuraman

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Timotius Apriyanto menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini memasuki kesuraman ekonomi dibandingkan tahun 2024. 

Ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami perlambatan, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,7 persen.

Meski begitu, kondisi ekonomi tahun 2025 dianggap lebih baik dibandingkan krisis moneter tahun 1998 dan tahun 2020 saat pandemi COVID-19.

“Tetapi harus tetap waspada, karena ketidakpastian global ini faktor utamanya. Ini bisa menekan ke jurang yang lebih dalam dibandingkan tahun 2020 dan tahun 1998. Ketidakpastian global ini kita tidak tahu game changernya apa dan sampai kapan,” katanya, Jumat (11/04/2025)

Kebijakan resiprokal AS yang ditunda pun menambah ketidakpastian global. Pasalnya tidak ada yang pasti akan seperti apa kebijakan setelah 90 hari. 

Yang harus dilakukan secara cermat saat ini adalah debirokratisasi dan deregulasi secara cermat. Pasalnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti pencabutan kuota impor dan relaksasi TKDN seperti pisau bermata dua. Kebijakan tersebut memiliki dampak positif, namun di sisi lain bisa menjadi bumerang bagi Indonesia. 

“Tetapi di sisi lain pengusaha juga harus optimis, mencari celahnya, peluangnya dimanfaatkan. Mestinya creating demand, apa yang belum ada, bisa di-create. Saat ini bisa fokus ke industri kreatif. Jangan berbasis ke sumber daya alam, karena harus ada hilirisasi. Kalau mengembangkan SDA, harus diimbangi dengan industri kreatif,” ujarnya. 

Ia menyebut saat ini pemerintah harus meningkatkan daya saing Indonesia. Saat ini, Indonesia berada di posisi 27 setelah sebelumnya posisi 34. Untuk meningkatkan daya saing perlu ada efisiensi pemerintah, efisiensi swasta, infrastruktur, serta meningkatkan kinerja ekonomi. 

Untuk menggenjot kinerja ekonomi, pemerintah perlu meningkatkan ekspor dan investasi. Menyiapkan bantalan ekonomi bagi kelas bawah dan menengah juga diperlukan. 

“Menitikberatkan pada bantuan kelas ekonomi bawah, kelas menengah harus dikuatkan. Diskon tarif PLN bisa dilakukan lagi, diskon energi juga perlu dilakukan. Kebijakan MICE itu harus dikembalikan, banyak sekali yang teriak-teriak, multipliernya besar sekali,” pungkasnya. (maw)