Daerah Istimewa Yogyakarta Usulkan Lahan 5 Hektare untuk Bangun Sekolah Rakyat di Bantul

lahan seluas lima hektare milik daerah di Gilangharjo, Pandak, Bantul, untuk pembangun Sekolah Rakyat (SR) jenjang setingkat SMA. 

Google Map
PETA DIY: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) mengusulkan lahan seluas lima hektare milik daerah di Gilangharjo, Pandak, Bantul, untuk pembangun Sekolah Rakyat (SR) jenjang setingkat SMA 

Tribunjogja.com Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) mengusulkan lahan seluas lima hektare milik daerah di Gilangharjo, Pandak, Bantul, untuk pembangun Sekolah Rakyat (SR) jenjang setingkat SMA. 

Meski telah diajukan ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI, usulan tersebut masih menunggu proses verifikasi kelayakan sebelum pembangunan fisik dapat dimulai.

Rencananya, gedung sekolah beserta fasilitas asrama SR akan dibangun di atas lahan tersebut dan ditargetkan rampung pada Juli 2025. 

Pembangunan fisik sendiri akan dilaksanakan setelah verifikasi selesai dan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PU-PESDM) DIY.

"Kami masih menunggu proses verifikasi dari pusat. Targetnya pada bulan Juli nanti sudah ada bangunan dan asrama yang siap digunakan saat peluncuran," ujar Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih, Selasa (8/4/2025).

Usulan ini merupakan tindak lanjut dari program nasional Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat dan diminta untuk diselenggarakan di setiap daerah. 
Salah satu syarat utama pengajuan adalah penyediaan lahan minimal lima hektare yang bukan merupakan tanah sengketa. 

Pemda DIY kemudian mengusulkan lahan kosong di wilayah Bantul untuk memenuhi permintaan tersebut.

Menurut Endang, SR di tingkat provinsi akan membuka jenjang SMA, sementara pemerintah kabupaten/kota di DIY diharapkan mengusulkan jenjang SD dan SMP. 

Ia menambahkan, seluruh urusan operasional sekolah, termasuk pengangkatan kepala sekolah, guru, hingga seleksi siswa, menjadi tanggung jawab penuh Kemensos.

“Dinsos hanya menyiapkan lahan dan membantu penyediaan pamong. Selebihnya, pengelolaan dilakukan langsung oleh pusat,” kata Endang.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama dengan sistem mirip pesantren. 

Siswa akan tinggal di asrama selama masa studi dan mendapatkan fasilitas pendidikan serta kebutuhan harian secara gratis, termasuk makan dan tempat tinggal. 

Model pendidikan ini juga menekankan pada pembentukan karakter, sejalan dengan misi SR untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Endang menyampaikan, SR akan menampung sebanyak 150 siswa dalam enam rombongan belajar (rombel), masing-masing terdiri dari 25 siswa.

Semua calon peserta didik akan dipilih dari kalangan miskin agar program tepat sasaran dan berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved