Tingkatkan Lapangan Kerja, BPDP Gelar Workshop dan Fieldtrip UMKM Turunan Sawit

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Workshop dan Fieldtrip UMKM Sawit dengan tema “Pemberdayaan UMKM Guna Mendukung Pemanfaatan Produk Turunan Kelapa Sawit” di Yogyakarta sukses digelar oleh Politeknik LPP Yogyakarta berkolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Rabu (26/2/2025). 

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama BPDP yang diwakili Kepala Divisi UKMK BPDP, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Kepala Seksi Bank KPPN Yogyakarta, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM DIY, dan Wakil Direktur II Politeknik LPP Yogyakarta.

Wakil Direktur II Politeknik LPP Yogyakarta, Galuh Banowati, menyampaikan kegiatan workshop dilakukan sebagai bentuk penerapan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. 

Pihaknya berupaya untuk menggandeng para pelaku UMKM dalam penyebaran edukasi untuk mengembangan produk turunan kelapa sawit.

"UMKM digandeng pada kegiatan ini guna memberikan edukasi untuk meningkatkan lapangan kerja dengan menciptakan atau menginspirasi para UMKM untuk mengembangan produk turunan kelapa sawit dan akan menaikkan pendapatan per kapita,"ujar Galuh. 

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM DIY, Agus Mulyono, memaparkan, terdapat 344.000 pelaku UMKM yang berproduksi dari produk turunan sawit, diantaranya di bidang kuliner, bahan kebutuhan rumah tangga dan lainnya. 

Namun, terdapat permasalahan dasar yang sering muncul, yaitu tantangan pengembangan usaha mikro/kecil menjadi usaha menengah.

"Maka kami mengundang para pelaku UMKM untuk mengikuti arah pembinaan dan pengembangan salah satunya dengan mengikuti kegiatan workshop, kegiatan ini dirasa menjadi salah satu solusi yang bisa ditawarkan," jelas Agus. 

Baca juga: TOL JOGJA BAWEN: Waktu Tempuh Semarang Yogyakarta Jika Tol Tersambung Penuh Pada 2030 

Menurut dia, Dinas Koperasi telah menyediakan tempat pemasaran, melalui SIBAKUL. 

"Kami harap pelaku UMKM dapat menggunakan media tersebut agar bersama, berkolaborasi untuk meningkatkan peluang UMKM untuk naik kelas,"timpalnya.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Juli Kestijanti menambahkan, dibutuhkan SDM yang kompeten dalam perekonomian Indonesia, pemerintahan berharap pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk sehingga mampu bersaing di pasar lokal hingga global. 

Dijelaskan pula pentingnya peran APBN sebagai penyalur dana. 

"Pemerintah menyadari bahwa akses pendanaan menjadi kesulitan bagi pelaku UMKM, maka APBN menjadi solusi dalam modal kerja, salah satunya dengan menggunakan KUR dengan bunga dua persen," sebutnya. 

Anggaran juga diperlukan untuk mendukung program digitalisasi UMKM, agar para pelaku dapat meningkatkan usaha dengan jangkauan yang lebih luas.

"Transformasi digital harus terus berkembang sehingga UMKM dapat bersaing," imbuhnya.