Pertemuan Prabowo Subianto Dengan Pejabat Tinggi Keamanan Rusia

TRIBUNJOGJA.COM - Sejumlah media asing menyoroti kedatangan tangan kanan Presiden Rusia Vladimir Putin, pejabat tinggi keamanan Kremlin, Sergei Shoigu, ke Indonesia, Selasa (26/2). 

Dikatakan bagaimana Shoigu melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk berunding. Kedua negara dikatakan berupaya memperkuat kerja sama pertahanan.

The Moskow Times menuliskan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini mempertahankan kebijakan luar negeri yang netral, menolak untuk memihak dalam perang Ukraina atau persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China.

Laman tersebut dalam artikel berjudul "Russia's Shoigu Visits Indonesia for Defense Talks" menuliskan Shoigu, mantan menteri pertahanan Rusia dan sekarang sekretaris Dewan Keamanannya, dianggap sebagai tokoh kunci dalam keputusan untuk mengirim pasukan Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dan tetap menjadi sekutu setia Presiden Vladimir Putin.

Mengutip media Rusia lain, RIA Novosti, diingatkan pula bagaimana Prabowo mengunjungi Moskow Juli 2024 lalu untuk berunding ke Putin. 

Prabowo sendiri disebut laman itu telah berjanji mengambil peran yang lebih tegas di panggung dunia.

RIA Novosti memuat pada bulan November, Indonesia dan Rusia melakukan latihan angkatan laut gabungan pertama mereka. 

Rusia mengerahkan tiga kapal perang kelas korvet, sebuah kapal tanker berukuran sedang, sebuah helikopter militer, dan sebuah kapal tunda untuk latihan di lepas pantai pulau utama Indonesia, Jawa.

Laman tersebut juga memuat bahwa Jakarta telah mempertahankan hubungan dagang bernilai miliaran dolar dengan Moskow, tetapi impor senjata utama telah terhenti dalam beberapa tahun terakhir setelah Rusia mencaplok Krimea pada tahun 2014 dan invasi besar-besarannya ke Ukraina.

Meski begitu, sejak menjabat sebagai menteri pertahanan Indonesia pada tahun 2019, Prabowo tetap mempertahankan kesepakatan senilai 1,1 miliar dolar Amerika untuk jet tempur Rusia yang disepakati setahun sebelumnya, meskipun ada laporan ancaman sanksi AS. (*)