Dana Desa di Bantul Terlambat Cair, Ini Alasannya

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal) Kabupaten Bantul sebut ada keterlambatan pencarian dana desa (DD) dari jadwal yang ditentukan pada Februari 2025. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMKal) Bantul, Sri Nuryanti, menyampaikan, keterlambatan itu dikarenakan perubahan regulasi yang mewajibkan minimal 20 persen DD dialokasikan untuk ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

"Jadi, pencairan DD masih dalam proses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) DIY. Tapi, kalau Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan pada Januari-Februari telah cair lebih dulu," katanya, kepada awak media, Rabu (27/2/2025).

Di sisi lain, Nuryanti menyampaikan bahwa DD saat ini akan difokuskan untuk ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui Program BLT DD.

Namun, ada beberapa kalurahan belum memenuhi ketentuan minimal 20 persen DD untuk ketahanan pangan dan masih mengalokasikannya untuk kegiatan fisik. 

Kendala teknis lainnya adalah perbedaan sistem tagging antara Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Online Monitoring SPAN (OMSPAN), yang menyebabkan kode rekening utama terkunci oleh admin pusat dan tidak dapat diubah.

"Saat ini, sebanyak 71 desa sudah berada di KPPN dan masih dalam proses sinkronisasi tagging. Pencairan dibagi dalam tiga gelombang, yaitu gelombang pertama 26 desa, gelombang kedua 28 desa, dan gelombang ketiga 17 desa," tutupnya.(nei)