Ini Alasan Bupati LebaK Tetap Ikut Kegiatan Retret di Magelang meski Ketumnya Melarang

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Sejumlah kepala daerah yang berasal dari PDIP tetap mengikuti kegiatan retret yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Mereka tetap berangkat ke Magelang dan tidak mematuhi instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kadernya untuk menunda ikut kegiatan retret.

Terus apa alasan sejumlah kader PDIP tetap mengikuti kegiatan retret di Magelang?

Dikutip dari Kompas.com, salah satu kader PDIP yang tetap mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Magelang adalah Bupati Lebak Hasbi Jayabaya.

Menurut Hasbi, kegiatan retret merupakan kegiatan yang cukup baik dan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Tapi yang pasti ini kan untuk sinergitas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ya, jangka panjang. Insya Allah ini sebuah kebaikan," ucapnya saat ditemui di lokasi retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu. 

Menurut Hasbi, dirinya sudah memberitahukan kehadirannya ke acara retret kepada DPD PDI-P Lebak, Banten.

 "InsyaAllah (sudah terkonfirmasi)," imbuhnya.

Baca juga: 450 Kepala Daerah Ikuti Retret Hari Kedua: Bangun Diringi Trompet, Kenakan Seragam Satpol PP

Selain Hasbi, terlihat juga kader PDI-P yang mengikuti retreat yakni Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.

Namun, Paramitha enggan menjawab pertanyaan awak media terkait permintaan penundaan mengikuti retreat dari Ketum PDI-P.

Kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut retreat.

Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. (*)