PDIP Bakal Umumkan 27 Kader yang Dipecat Partai pada 17 Desember Mendatang, Siapa Saja?

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut partainya akan memecat 27 kadernya yang telah menyalahi aturan partai.

Pengumuman kader-kader yang dipecat oleh PDIP ini akan dilaksanakan pada 17 Desember 2024 mendatang.

"Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama. Sekaligus nanti dalam upacara partai kita akan umumkan, juga dalam protokol partai," kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Hasto mengungkapkan, kader-kader yang dipecat itu telah melakukan pelanggaran atau aturan dari partai.

Mulai dari mendukung calon kepala daerah atau calon presiden dan wakil presiden lain pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Termasuk, kemudian, kaki dua. Tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa pemecatan tersebut sudah melalui prosedur. Di antaranya, sudah ada proses berupa pemanggilan surat kepada kader-kader yang akan dipecat.

Salah satunya surat yang dikeluarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.

“Bahkan, Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi-rekomendasi itu terkait dengan Pilpres. Dan kemudian terkait dengan Pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah. Seperti di Nias, itu kalau tidak salah ada tiga (yang akan dipecat). Di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada," ujarnya.

Terkait dengan siapa saja kader yang akan dipecat oleh PDIP, Hasto tidak mengungkapkannya secara gamblang.

Dia hanya menegaskan bahwa Jokowi beserta sang putra Gibran Rakabuming Raka hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto.

Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.

"Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," ujarnya.

Menurut dia, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama bagaimana menjalankan disiplin partai.