Perkuat UMKM dan Ekonomi Daerah, Dinkop dan UKM Sleman Bersinergi dengan DPRD Sleman

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN- Dinas Koperasi dan UKM Sleman memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPRD Sleman agar UMKM naik kelas dan memperkuat ekonomi daerah.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sleman, Tina Hastani mengatakan ada 109 ribu UMKM di Sleman, 90 persennya didominasi usaha mikro.

Itulah sebabnya, pihaknya harus berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk DPRD Sleman.

Ia menyebut ada 11 organisasi perangkat daerah di Sleman yang mengampu dan membina UMKM, sesuai dengan ketugasan masing-masing. 

“Jadi tidak hanya Dinkop dna UKM saja, Disperindag, Dinas tenaga kerja, dinas pekerjaan umum, P3AP2KB, dan lain-lain. Ada 11 OPD yang bertanggung jawab untuk membina UMKM, sesuai tupoksi dan ketugasan. Misalnya dinas pertanian membina kelompok wanita tani,” katanya.

“Kami juga dapat dukungan penuh dari DPRD Sleman melalui pokir (pokok pikiran). Hampir semua dewan mengalokasikan anggarannya untuk pelatihan UMKM. Dalam setahun bisa ratusan angkatan dalam melatih UMKM, karena PR kita masih banyak,” sambungnya.

Ia mengungkapkan ada empat permasalah besar yang dihadapi UMKM di Sleman saat ini, yaitu kesadaran pentingnya legalitas, peningkatan sumber daya dan produksi, akses permodalan, dan pemasaran.

Menurut dia, yang paling dibutuhkan oleh UMKM adalah pendampingan menyeluruh, mencakup empat permasalahan UMKM tersebut. Tentunya kolaborasi dengan stakeholder terkait merupakan upaya percepatan agar UMKM naik level.

“Kami membuat menjadi lima level, dan UMKM di Sleman ini masih banyak di level satu dan dua. Tentu kami tidak bisa sendiri, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan swasta, perguruan tinggi hingga perbankan,” ungkapnya.

Anggota DPRD Sleman, Syukron Arif Muttaqin mengakui UMKM memiliki peran yang besar dalam memperkuat ekonomi daerah. Untuk itu, kualitas UMKM di Sleman memang harus ditingkatkan. 

Menurut dia, UMKM harus bisa memanfaatkan potensi pasar di Sleman sendiri. Namun diperlukan kreativitas, baik dari sisi produk hingga pemasaran.  

“Penerapan level UMKM di Sleman sudah bagus, karena pasti pembinaan yang dilakukan untuk masing-masing akan berbeda. Sleman sudah ada satu data UMKM, tetapi pendataan harus diperkuat lagi, supaya bisa terlihat mana yang sudah memanfaatkan digitalisasi dan belum. Dengan data itu juga membantu dalam menyusun kebijakan ke depan,” jelasnya.

Pihaknya pun siap membantu Dinkop dan UKM Sleman dalam mendampingi UMKM, sesuai dengan ketugasan dewan. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki tiga tugas utama, yaitu legislasi, membuat peraturan perundangan bersama eksekutif. 

Tugas kedua adalah penganggaran. Ia menyebut anggaran untuk Dinkop UKM Sleman tahun 2025 hanya Rp 7 miliar, karena ada rasionalisasi anggaran. Meski begitu, ia mendorong agar anggaran yang ada bisa dioptimalkan untuk UMKM.