Peran Lembaga Negara dalam Berbagai Bidang: Pelajaran Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka

TRIBUNJOGJA.COM – Pembahasan Berikut berisi tentang peran lembaga negara dalam berbagai bidang materi Pendidikan Pancasila SMA Kelas 12 Kurikulum Merdeka.

Materi dilansir dari Buku Paket Pendidikan Pancasila karya Ida Rohayani, Hatim Gazali, dan Dwi Astuti Setiawan.

Baca juga: Pelajaran Pendidikan Pancasila SMA Kelas 12 Kurikulum Merdeka: Kerja Sama dalam Bergotong Royong

Peran merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan individu sesuai tugasnya masing masing, sama hal nya dengan lembaga negara yang ada di Indonesia. 

Keberadaannya memiliki peran masing-masing sesuai tugas dan fungsinya yang secara tegas diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Umumnya peran lembaga negara ialah membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan untuk membangun negara, selain itu sebagai penjamin hak-hak dasar masyarakat dengan memberi fasilitas yang layak untuk mewujudkan rakyat yang lebih sejahtera.

Berikut peran lembaga negara dalam berbagai bidang:

1. Peran Lembaga Negara dalam Bidang Politik

a. Membentuk norma-norma kenegaraan yang berupa undang-undang atau produk hukum di bawah dasar negara.

b. Melaksanakan norma atau ketentuan yang telah disepakati bersama.

c. Menjalankan fungsi pengawasan.

d. Menumbuhkan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

e. Menjalin kerja sama baik dalam negeri atau luar negeri.

2. Peran Lembaga Negara dalam Bidang Ekonomi

a. Menjalin koordinasi, sinkornisasi, dan pengendalian urusan negara dalam bidang ekonomi.

b. Mengatur permasalahan yang berkaitan dengan pelaku ekonomi serta meningkatkan produktivitas perekonomian dengan skala kecil, menengah, dan nasional.

c. Mengatur distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat demi menciptakan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia.

d. Mengatur ekonomi suatu negara dalam rangka menciptakan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyatnya.

Dalam konteks ini, lembaga negara berperan sebagai regulator dan pengawas kebijakan ekonomi yang diambil untuk memastikan kebijakan tersebut berada dalam kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku secara global dan nasional.

e. Bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan ekonomi yang diambil dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak, termasuk melindungi kepentingkan konsumen dan produsen dari praktik bisnis yang tidak fair.

3. Peran Lembaga Negara dalam Bidang Sosial

Peran lembaga negara dalam bidang sosial dapat dirumuskan sebagai bentuk kehadiran negara dalam upaya penjaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang meliputi jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin tanpa membedakan suku, ras, agama dan antargolongan.

Beberapa lembaga negara Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang sosial antara lain, Kementerian Sosial sebagai pembantu Presiden dalam mengupayakan amanat UUD NRI Tahun 1945 dalam bidang sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan serta mengakomodir jaminan sosial, Dinas Sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai fasilitator dan pemberdayaan bagi masyarakat.

Lembaga-lembaga tersebut bertugas untuk menyediakan layanan sosial, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan penanganan terhadap masalah-masalah sosial yang muncul di masyarakat.

Melalui kegiatan sosial dan program-program yang diselenggarakan, lembaga negara di bidang sosial berperan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat.

4. Peran Lembaga Negara dalam Bidang Budaya

Kebudayaan merupakan suatu atau semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Lembaga negara memegang peran penting dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Indonesia, hal itu sebagai bentuk dukungan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan budaya yang dilakuakn oleh masyarakat, pemerintah, serta sebagai pengatur dan pemberi arahan dalam pembentukan kebijakan budaya.

Lembaga negara yang berperan dalam bidang budaya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Kesenian Jakarta, Badan Pengembangan dan Pelestarian Bahasa.

5. Peran Lembaga Negara dalam Bidang Pertahanan

Peran lembaga negara dalam bidang pertahanan diberikan kepada kementerian pertahanan (kemhan).

Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan.

b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan.

c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan.

d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

6. Peran Lembaga Negara dalam Bidang Keamanan

Peran lembaga negara pada bidang keamanan lebih berfokus pada ketertiban untuk menjamin keamanan masyarakat.

Peran ini tidak lepas dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia untuk memperoleh tempat tinggal pada suatu wilayah dengan damai dan sejahtera.

Selain itu, usaha negara dalam menciptakan sistem ketertiban masyarakat diperlukan alat negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang tersebut.

Salah satu di antara alat negara Indonesia dijelaskan pada Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: ”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Polri memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Baca juga: Ringkasan Materi PPKN Kelas 11 Penerapan Pancasila dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara

(MG Alya Hasna Khoirunnisa)