Ragam Tanggapan Warga Soal Kabinet 'Gemuk' Prabowo.

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN-- Presiden Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri, 55 wakil menteri dan 5 pejabat setingkat menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Komposisi pembantu Presiden yang dinilai gemuk ini, mendapat beragam tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta. 

Dani Eko, warga Ngaglik, Sleman misalnya.

Ia menilai jumlah menteri dan wakil menteri yang banyak tidak secara otomatis kerja menjadi optimal. Justru sebaliknya, berpotensi mengakibatkan tumpang tindih dan kebingungan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut dia, semakin banyak meja, semakin banyak orang, justru semakin bingung mengambil keputusan. 

"Yang ada hanya diskusi - diskusi bukan eksekusi, dugaan saya begitu," kata dia, Rabu (23/10/2024). 

Ia khawatir dengan jumlah Kementerian dengan pembantunya yang semakin banyak Kerja pemerintah menjadi tidak efektif, terpecah dan mengurangi pengeksekusian program yang dicanangkan. Disamping itu, Kabinet gemuk, juga menimbulkan prasangka, orang yang tidak kompeten masuk kabinet karena mendapat dukungan partai politiknya. 

Jumlah Kementerian yang semakin banyak juga dinilai bakal berdampak pada anggaran negara. 

"Mengubah kementerian maka berpotensi pembengkakan anggaran. Karena harus mengubah plakat nama di seluruh Indonesia. Potensi anggaran negara menjadi tidak efisien, akhirnya membebani keuangan negara," kata Dani. 

Aktivis Pos Pengaduan Rakyat ini berpandangan, jika anggaran negara membengkak, tidak efisien maka yang menanggung akibatnya rakyat. Sebab, keuangan negara diambil dari pajak rakyat dan pengusaha. Jika pajak dinaikkan maka harga-harga semakin tinggi sementara gaji pekerja rendah. Hal ini berakibat pada penurunan daya beli masyarakat terhadap barang. Banyak barang yang diproduksi tidak terserap pasar. 

"Penjualan yang rendah akhirnya buruh tidak digaji dengan semestinya, banyak yang di PHK. Dampaknya, pengangguran semakin tinggi. Presiden Prabowo semestinya memahami ini," ujar dia. 

Terpisah, Farika Maula warga Kalasan berpandangan, kata gemuk identik dengan makan banyak. Begitu juga dengan Kementerian yang diperbanyak oleh Presiden Prabowo bakal membebani anggaran yang semakin membengkak. 

"Bayangkan saja, ada 7 Menko baru. Belum lagi beberapa kementrian seperti Kemendikbudristek dan Menkopolhukam dipisah. Sudah dipisah, ada Wamennya pula. Padahal di setiap kementrian sudah ada dirjennya di bidang masing-masing," kata Farika. 

"Bukannya bikin administrasi cepet, malah jadi semakin ribet. Mau koordinasi juga lebih susah dan yang jelas butuh waktu buat adaptasi," imbuh dia. 

Apalagi, kata Farika, permasalahan lain juga muncul seperti ada beberapa kementerian yang ternyata belum punya kantor dan staf. Ini berarti harus memikirkan banyak hal, mulai dari biaya operasional hingga efektivitas kerja. 

"Dengan struktur yang lebih besar, koordinasi jadi lebih rumit, dan yang paling penting, apakah semua ini benar-benar bisa bermanfaat untuk rakyat?," tanya dia. 

Kabinet gemuk yang dibentuk oleh Pemerintah Presiden Prabowo bukan tanpa alasan. Alasannya, kabinet yang gemuk itu dianggap diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat.( Tribunjogja.com )