Arti Kata Anti Apartheid dan Honden en Inlander Verboden yang Dibahas Prabowo dalam Pidato

TRIBUNJOGJA.COM - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mendeklarasikan bahwa negara Indonesia menentang apartheid.

Hal tersebut disampaikan dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-8 di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

“Sudah berkali-kali saya canangkan, Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor. Kita ingin menganut filosofi kuno, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak,” kata Prabowo dalam pidatonya, seperti dikutip Tribunjogja.com dari video berita Kompas TV, Minggu.

Ia juga menekankan prinsip anti penjajahan.

“Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita ingin menjadi sahabat semua negara. Tapi, kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan, karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan, karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid, arena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, kita, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing,” tutur Presiden Prabowo.

Pada kesempatan sama, ia juga membahas tentang prasasti yang pernah dilihatnya di sebuah kolam renang yang berada di kawasan Manggarai, Jakarta.

“Banyak prasasti-prasasti dan marmer, banyak papan-papan di mana disebut ‘Honden en Inlander Verboden’. Saya masih lihat, saya masih lihat prasasti, di kolam renang Manggarai tahun 78, ‘Honden en Inlander Verboden’,” ucap Prabowo. 

Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.

“Saudara-saudara, karena itu kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina,” ujar Prabowo.

Sebagian dari Anda mungkin masih asing dengan istilah “Apartheid” dan “Honden en Inlander Verboden” yang dibahas Presiden Prabowo.

Kira-kira apa artinya? Bagaimana penjelasannya?

Berikut arti kata apartheid dan arti istilah Honden en Inlander Verboden yang dibahas Prabowo dalam pidato pertamanya sebagai Presiden RI.

Arti kata Honden en Inlander Verboden

Istilah “Honden en Inlander Verboden” yang disebutkan Presiden Prabowo dalam pidatonya merupakan Bahasa Belanda.

Jika diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Inggris, arti kata “Honden en Inlander Verboden” adalah “Dogs and Natives Prohibited”.

Apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan demikian : 

• Anjing dan orang pribumi dilarang
• Dilarang membawa anjing dan orang pribumi
• Anjing dan orang pribumi dilarang masuk

Arti Kata Apartheid dan Sejarahnya

Dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com, apartheid adalah sistem segregasi rasial yang secara resmi diterapkan di Afrika Selatan dari 1948 hingga awal 1990-an. 

Kata “apartheid” berasal dari Bahasa Afrika yang artinya “terpisah”. 

Kebijakan Apartheid didesain untuk mempertahankan dominasi orang kulit putih di negara yang mayoritas penduduknya berkulit hitam. 

Deborah Posel dalam bukunya berjudul “The Making of Apartheid, 1948-1961: Conflict and Compromise” (1991) menulis bahwa sistem politik apartheid melibatkan pengklasifikasian penduduk berdasarkan ras.

Berdasarkan klasifikasi itulah, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik seperti transportasi dan perumahan diatur secara ketat.

Sistem apartheid mulai terbentuk jauh sebelum tahun 1948, ketika berbagai undang-undang yang mendiskriminasi warga non-kulit putih mulai diberlakukan. 

Sejarah panjang kolonialisme dan rasisme di Afrika Selatan memberikan fondasi bagi penerapan sistem apartheid yang lebih terstruktur.

Menurut John Dugard dalam Human Rights and the South African Legal Order (1978), asal-usul apartheid dapat dilacak kembali ke praktik-praktik segregasi yang dilakukan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda yang memerintah sebelumnya. Pengembangan kebijakan apartheid juga didorong oleh peningkatan jumlah penduduk kulit hitam di area perkotaan setelah Perang Dunia II, yang memicu ketakutan di kalangan minoritas kulit putih akan hilangnya kontrol politik dan ekonomi.

Kebijakan apartheid ini secara sistematis diimplementasikan Partai Nasional, yang berkuasa tahun 1948, dengan Daniel François Malan sebagai pemimpin. 

Pemerintah itu dengan cepat memperkenalkan undang-undang apartheid seperti Undang-Undang Pendaftaran Populasi dan Undang-Undang Area Kelompok, yang secara resmi memisahkan penduduk berdasarkan ras dan mengalokasikan daerah khusus untuk masing-masing ras. 

Selama beberapa dekade, berbagai undang-undang dan regulasi diperkenalkan untuk mengukuhkan sistem itu, di antaranya : 

Undang-Undang Penghapusan Pencampuran Ras (1949)

Undang-Undang Pendaftaran Penduduk (1950)

Pada 1960-an, ketika resistensi terhadap apartheid meningkat, pemerintah mengintensifkan upaya penindasannya. 

Pembantaian Sharpeville tahun 1960, ketika polisi membunuh 69 pengunjuk rasa anti-apartheid yang tidak bersenjata, menjadi titik balik yang menyoroti kebrutalan rezim itu kepada dunia. 

Ketika dunia semakin menyuarakan penentangannya, pemerintah apartheid mulai merasakan tekanan ekonomi dan politik dari sanksi internasional. 

Menurut Joseph Hanlon dalam bukunya berjudul “Beggar Your Neighbours: Apartheid Power in Southern Africa” (1986), perekonomian Afrika Selatan mulai terguncang akibat sanksi dan boikot internasional. 

Namun, pemerintah apartheid tetap berkuasa hingga awal 1990-an, ketika tekanan internal dan eksternal mengarah pada negosiasi yang akhirnya mengakhiri apartheid. 

Akhir era Apartheid

Proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid dimulai pada awal 1990-an. 

Pembicaraan itu diinisiasi di tengah meningkatnya tekanan internasional dan kekerasan domestik. 

Kunci pembuka proses negosiasi adalah pembebasan Nelson Mandela dari penjara pada tahun 1990, setelah 27 tahun mendekam karena perjuangannya melawan sistem apartheid. 

Menurut Lynne Rienner dalam bukunya berjudul “Negotiating Apartheid” (1995), pembebasan Nelson Mandela merupakan hasil dari negosiasi rahasia antara Mandela dan pemerintah, yang menunjukkan keseriusan kedua belah pihak untuk merubah Afrika Selatan. 

Pembicaraan melibatkan berbagai pihak, termasuk African National Congress (ANC) yang dipimpin Mandela, Partai Nasional yang diwakili oleh Presiden FW de Klerk, dan berbagai kelompok lainnya yang mewakili spektrum politik dan rasial di negara itu. 

Proses negosiasi penuh dengan tantangan, diwarnai ketidakpercayaan dan kekerasan yang terus berlanjut, tetapi keinginan kuat untuk mencapai perdamaian mendorong para pihak untuk terus maju. 

Peran Nelson Mandela dan FW de Klerk dalam transisi ke demokrasi tidak bisa diremehkan. Keduanya menjadi simbol dari kemungkinan rekonsiliasi dan perubahan. 

Nelson Mandela, dengan karisma dan kebijaksanaannya, mampu meyakinkan pendukungnya bahwa perdamaian dan kerjasama dengan mantan musuh adalah jalan terbaik untuk masa depan Afrika Selatan. 

Di sisi lain, de Klerk memainkan peran kunci dalam meyakinkan kaum minoritas kulit putih untuk menerima perubahan yang tidak terhindarkan. 

Mereka berdua dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993 sebagai pengakuan atas usaha mereka dalam mengakhiri secara damai kebijakan segregasi yang telah lama berlaku. 

Pemilihan umum April 1994 menjadi momen krusial dalam sejarah Afrika Selatan, menandai berakhirnya era apartheid. 

Untuk pertama kalinya, semua warga Afrika Selatan, tanpa memandang ras, diberikan hak untuk memilih dalam pemilihan yang bebas dan adil. Nelson Mandela terpilih sebagai Presiden pertama Afrika Selatan pasca-apartheid. 

Dia memimpin pemerintahan persatuan nasional yang juga melibatkan FW de Klerk sebagai salah satu Wakil Presiden. 

Pengakhiran apartheid melalui negosiasi, kepemimpinan, dan partisipasi rakyat merupakan contoh penting dari kemungkinan rekonsiliasi dan perubahan di tengah sejarah yang penuh konflik. 

(Tribunjogja.com/ANR)