Ekonom UGM: Banyaknya Menteri dan Wamen Prabowo Bikin Ruang Fiskal Makin Sempit

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Presiden terpilih, Prabowo Subianto disebut-sebut akan mengangkat 49 calon menteri dan 59 calon wakil menteri untuk pemerintahannya yang akan datang.

Mereka sudah dipanggil satu per satu dan mengikuti Hambalang Retreat untuk menyamakan visi misi dengan Prabowo.

Dari 108 orang tersebut, ada dari selebritis, akademisi, anggota partai, aktivis dan pengusaha.

Jumlah calon menteri, wakil menteri maupun kepala badan yang akan jadi pembantu Prabowo terhitung lebih banyak ketimbang era Joko Widodo yang hanya dibantu 35 menteri dan 18 wakil menteri.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D, mengatakan, kabinet yang disusun Prabowo termasuk gemuk dengan jumlah menteri dan wakil menteri yang sangat banyak.

“Tentunya, ini membawa konsekuensi pada anggaran belanja negara. Yang pasti, nilai anggaran belanja untuk gaji dan tunjangan menteri, wakil menteri dan para staf menteri akan membengkak,” kata Akhmad kepada Tribun Jogja, Rabu (17/10/2024).

Dia mengungkap, banyaknya orang yang akan masuk kabinet itu bisa mempersempit ruang fiskal pemerintah yang memang sudah sempit.

Akhmad kemudian mengkaitkan dengan kondisi ekonomi nasional.

Menurutnya, kondisi terkini tidak bisa dibilang tidak terlalu buruk, karena masih mampu mempertahankan pertumbuhan di angka lima persen, tapi menghadapi tantangan dari sisi ketahanan ekonomi.

Pasalnya, pascapandemi, jumlah pekerja sektor informal  jauh lebih besar, yakni 84,13 juta orang atau setara dengan 59,17 persen dari total pekerja

.“Jadi kondisi ketenagakerjaan kita belum pulih sepenuhnya, tapi orang butuh makan. Jadi apa saja dikerjakan, serabutan begitu. Maka tidak heran kalau sektor informal meningkat,” bebernya.

Pemerintahan Prabowo dan Gibran menurutnya justru akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam sisi pemerintahannya sendiri.

Sebab, Kementerian Keuangan menyatakan terjadi defisit anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) per Juli 2024 sebesar Rp93,4 triliun.

Walaupun dinyatakan angka tersebut masih sesuai dengan rancangan APBN, tapi perlu diperhatikan bahwa hal ini berdampak pada ruang fiskal pemerintah.