APA Benar UIPM Setara dengan PBB? Begini Fakta tentang Kampus yang Beri Gelar HC ke Raffi Ahmad

TRIBUNJOGJA.COM - Selebritis Raffi Ahmad sempat menerima gelar doktor honoris causa dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) Thailand pada 27 September 2024.

Namun, hingga kini, masih banyak netizen yang mempertanyakan legalitas UIPM, mengingat setelah ditelusuri, kampus tersebut seolah-olah tidak nyata.

Alamat kampus, baik di Bekasi maupun di Bangkok, tak menunjukkan tanda-tanda adanya perkuliahan.

Pernyataan tersebut sempat dibantah pihak kampus yang mengatakan UIPM menjalankan proses belajar mengajar secara daring.

Bahkan, UIPM mengklaim mereka merupakan perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) karena berada di bawah naungan organisasi internasional tersebut.

Petinggi UIPM, Rantastia Nur Alangan dan Mohammad Soleh Ridwan juga sempat terlihat berada di Gedung PBB di New York, Amerika Serikat.

Kampus Tak Berada di Indonesia

Pada Selasa (8/10/2024), UIPM buka suara soal legitimasi kampus yang dipertanyakan sejumlah pihak usai memberikan gelar akademis doktor kehormatan atau honoris causa (HC) kepada selebritas Raffi Ahmad.

Deputi Lawyer UIPM Helena Pattirane menegaskan kantor pusat UIPM tak berada di Indonesia. Ia mengklaim kampus itu terdaftar dan sah secara hukum internasional.

"Legitimasi kami yang pertama yaitu kami terdaftar di APKM, yang kedua kami terdaftar di lembaga ECOSOC, yang ketiga kita terdaftar di KAHE dan yang keempat kita terdaftar di UIA. Berdasarkan empat legitimasi ini kami sah secara hukum internasional berdiri sebagai universitas yang bekerja sama dan berafiliasi langsung dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)," kata Helena dalam jumpa persnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Ia juga menegaskan bahwa pemberian gelar doktor pada Raffi Ahmad bukan sebatas cuma-cuma saja. Mereka menjelaskan ada tiga faktor utama yang melatarbelakangi pemberian gelar tersebut.

Baca juga: 3 FAKTA Janggal Kampus UIPM Menurut Netizen, Lokasi Tidak Jelas hingga Tak Terdaftar BAN-PT

"Memberikan gelaran Honoris Causa kepada bapak Raffi Ahmad itu karena kita menilai ada tiga indikator. Yang pertama beliau sebagai putra Indonesia yang berkecimpung di dunia entertainment sudah menghasilkan karya. Yang kedua beliau intens berkesinambungan mengembangkan dunia entertainment dan kapasitas kapabilitas beliau sudah teruji di bidangnya. Dan ketiga bahwa sesuai aturan kami di UIPM, kami para ahli profesor di UIPM UN Ecosoc kami membuat sidang para profesor sidang etik para professor UIPM UN Ecosoc dan kami memberikan pertimbangan pertimbangan tadi kami memberikan gelar Honoris Causa kepada bapak Raffi Ahmad," papar Helena.

Berdasarkan hal tersebut UIPM merasa Raffi Ahmad berhak mendapatkan gelar tersebut. Gelar tersebut akhirnya diberikan di Thailand dan diklaim sudah sah sesuai aturan.

"Maka bapak Raffi Ahmad sudah sah secara aturan hukum Internasional dan aturan hukum yang ada di Thailand yang mana sistem pendidikan kami UIPM seratus persen online learning, bukan offline learning. Jadi beliau diundang untuk menerima gelar Honoris Causa itu tanpa ada pungutan biaya satu pun dan memang murni penilaiannya. Itu diusulkan dari Indonesia karena kompetensi beliau yang sudah intens berkarya di bidangnya sekian puluh tahun dan itu menjadi pertimbangan kami dari UIPM untuk memberikan gelaran Honoris Causa kepada beliau," sambungnya.

Bukan Bagian dari PBB

National Information Officer dari Perwakilan PBB di Indonesia, Siska Widyawati, mengkonfirmasi bahwa UIPM terdaftar sebagai pemegang Status Konsultatif Khusus dari United Nations Economic and Social Council (ECOSOC).

Status Konsultatif Khusus merupakan bagian dari mekanisme ECOSOC untuk berkonsultasi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di seluruh dunia, ada 6.343 LSM yang memperoleh status ini.

UIPM sendiri telah memperoleh Status Konsultatif Khusus sejak 2022. “Dalam aplikasi UIPM ke komite ECOSOC pada 2021, mereka terdaftar sebagai badan penelitian,” kata Siska dikutip dari berbagai media, Selasa (8/10/2024).

Siska pun menegaskan LSM yang memiliki status konsultatif bukan merupakan bagian dari PBB dan dilarang untuk menggunakan logo atau nama PBB dalam mendukung kegiatan mereka, termasuk mencantumkan PBB dalam situs web, spanduk, atau gedung kantor.

Pada laman resmi mereka, UIPM mengklaim lembaga mereka setara dengan PBB, UNESCO, dan WHO. 

Namun, Siska membantah klaim tersebut. “LSM yang mempunyai status tersebut bukan merupakan bagian dari PBB. Mereka bukan representasi atau staff dari PBB dan mereka tidak mempunyai otoritas untuk melakukan perjanjian-perjanjian atas nama PBB,” kata Siska. 

Baca juga: Apa Itu Doktor Honoris Causa yang Diterima Raffi Ahmad? Ini Syarat dan Krietria Pemberiannya

Lantas, mengapa Rantastia Nur Alangan dan Mohammad Soleh Ridwan bisa berada di Gedung PBB di New York?

Berdasarkan penelusuran Tribunjogja.com dari laman ECOSOC, LSM yang memiliki status konsultatif di ECOSOC berkesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pengaruhnya di rapat dewan.

Dengan begitu, perwakilan LSM bisa menghadiri konferensi internasional dan events yang digelar di Gedung PBB di New York, Amerika Serikat.

Namun, ECOSOC tidak memberikan pendanaan maupun dukungan biaya untuk para LSM itu.

ECOSOC memastikan, LSM dengan status konsultatif bisa menunjuk perwakilan untuk mendapatkan izin tahunan memberi mereka akses ke lokasi PBB, yang sah sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya. 

Masing-masing LSM dapat meminta hingga maksimal tujuh izin tahunan untuk perwakilannya di New York, tujuh untuk Jenewa, dan tujuh untuk Wina.

Dari tujuh ini, dua diperuntukkan bagi Presiden/Ketua Pejabat Eksekutif dan Kepala Pejabat Administrasi.

( Tribunjogja.com / Bunga Kartikasari )