Berita Bisnis Terkini

KADIN DIY Dorong Belanja Pemerintah Melalui UMKM 

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY berharap belanja pemerintah dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Christi Mahatma Wardhani | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA- Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DIY berharap belanja pemerintah dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, KADIN DIY memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM agar bisa mengakses permintaan barang dan jasa pemerintah.

Ketua Komtap Pembinaan dan Pengembangan Sekretariat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Timotius Apriyanto mengatakan para pengusaha harus menguatkan sosial kapital yang ada.

Pengusaha besar tidak boleh egois, tanpa memperhatikan pengusaha kecil.

“Karena itu bagian dari rantai pasok, bagian yang lebih besar lagi adalah ekosistem industri. Sehingga dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja itu harus saling bertautan. Sehingga KADIN membina dan menguatkan UMKM untuk optimalisasi pengadaan barang dan jasa,” katanya, Minggu (25/08/2024).

Menurut dia, hanya pemerintah memiliki sumber daya yang bisa diandalkan. Sehingga pemerintah harus berkeadilan, transparan, akuntabel, dan efisien. 

Ia menyebut anggaran belanja Pemda DIY tahun ini hampir Rp 2 triliun. Paling tidak 25 persennya untuk pengadaan barang dan jasa dari UMKM di DIY. Dengan demikian, perputaran uang yang terjadi di DIY lebih besar.

“Ini akan menjadi sirkular ekonomi di DIY, ini yang disebut pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ekstraktif. Kita berbenah, memanfaatkan momentum, justru kesulitan ini, kita harus melihat sebagai peluang,” ujarnya.

KADIN DIY sebelumnya telah melakukan pelatihan kepada beberapa UMKM. Dalam waktu dekat, KADIN DIY juga akan kembali memberikan pelatihan bagi 100 UMKM

Pelatihan tersebut difokuskan agar UMKM bisa mengakses pasar online melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), baik E-Katalog, mbizmarkert, dan eProc.

“Kami melakukan advokasi kebijakan, agar ada keberpihakan pada UMKM, bela beli produk Jogja. Kami ingin amplified ini lewat provinsi, agar pengeluaran pemerintah berdampak ke masyarakat,” imbuhnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved