Rancangan KUA-PPAS 2025 Disepakati, Belanja Sejumlah SKPD di Pemkab Kulon Progo Alami Pengurangan

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025.

Kesepakatan terjadi dalam Rapat Paripurna pada Kamis (08/08/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo , Srie Nurkyatsiwi terdapat sejumlah kesepakatan yang tercapai dalam pembahasan KUA-PPAS 2025.

"Seperti penurunan target pajak daerah hingga pengurangan belanja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," jelas Siwi saat menyampaikan Pendapat Akhir dalam Rapat Paripurna, Kamis sore.

Adapun target perolehan pajak daerah di 2025 turun menjadi Rp 11 milar.

Sementara pengurangan Belanja SKPD mencapai Rp 12,526 miliar, yang dilakukan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Sekretariat Daerah.

Belanja Tidak Terduga juga mengalami pengurangan menjadi Rp 1,52 miliar.

Sebaliknya, Siwi menyampaikan Belanja Barang dan Jasa untuk Sekretariat DPRD justru diproyeksikan meningkat.

"Belanja Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kulon Progo akan bertambah menjadi Rp 2,998 miliar," ungkapnya.

Siwi memperkirakan Pendapatan Daerah pada APBD 2025 sebesar Rp 1,42 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp 1,44 triliun.

Proyeksi pendapatan tersebut belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik.

Meski begitu, ia menyatakan rancangan dan struktur KUA-PPAS 2025 bisa mengalami penyesuaian.

Terutama jika nantinya ada perubahan dalam Pendapatan dan Belanja Daerah.

"Perubahan itu dipengaruhi oleh Pendapatan Transfer Pusat maupun Transfer Antar Daerah," ujar Siwi.

Ketua DPRD Kulon Progo , Akhid Nuryati mengatakan Rancangan KUA-PPAS 2025 akan sangat berguna bagi pemimpin Kulon Progo yang baru.

Khususnya dari hasil Pilkada 2024.

Rancangan KUA-PPAS 2025 diharapkan bisa memberikan arah kebijakan bagi Bupati periode 2025-2029.

Terutama yang fokus pada isu strategis dan permasalahan yang terjadi di Kulon Progo .

"Arah kebijakan yang tepat penting dalam upaya peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Akhid.( Tribunjogja.com )