9 Siswa Disabilitas yang Terlempar dari PPDB SMP Kota Yogya Bersedia Disalurkan ke Sekolah Swasta

TRIBUNJOGJA.COM - Sebanyak 39 anak berkebutuhan khusus gagal masuk SMP negeri di Kota Yogya setelah terpental dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) jalur afirmasi disabilitas .

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta pun telah menyiapkan sejumlah sekolah swasta, untuk menampung anak-anak difabel itu.

Kepala UPT Unit Layanan Disabilitas (ULD) Kota Yogyakarta , Aris Widodo, mengatakan, dari 39 calon siswa, 9 di antaranya sudah mengambil berkas pendaftaran ke pihaknya.

Selanjutnya, mereka akan disalurkan menuju sekolah swasta yang bekerjasama dengan Disdikpora Kota Yogya, selaras dengan keinginan siswa.

"Jadi, mereka sudah mengambil berkas ke ULD, kemudian kami berikan ke (sekolah) swasta yang mereka pilih," katanya, Selasa (9/7/2024).

Deretan sekolah tersebut, antara lain, SMP Muhammadiyah 9, SMP Muhammadiyah 10, SMP Muhammadiyah 4, SMP Muhammadiyah 7, SMP Muhammadiyah 1, SMP Perintis, SMP Taman Dewasa Taman Siswa dan SMP Taman Dewasa Jetis.

Kemudian, ada dua sekolah yang turut mengusulkan untuk menerima para siswa berkebutuhan khusus itu, yakni SMP Perak dan SMP Piri 2 Yogyakarta.

"Kalau memilih sekolah itu, siswa akan mendapat Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), besarannya Rp4 juta per tahun. Rp1 juta untuk pribadi kebutuhan siswa, lalu yang Rp3 juta untuk biaya operasional sekolah selama setahun," jelasnya.

Namun, ketika yang bersangkutan memilih sekolah dengan biaya operasional di atas ketetapan JPD, maka menjadi beban atau tanggungjawabnya sendiri.

Pasalnya, lanjut Aris, kekuatan JPD yang digelontorkan dari APBD Kota Yogyakarta maksimal hanya Rp4 juta per tahun untuk masing-masing siswa difabel.

"Karena (biaya operasional) sekolah kan bervariasi. Ada sekolah yang murah, terus yang favorit pasti biayanya tinggi. Nah, itu mereka tanggungjawab sendiri, karena plafonnya JPD hanya Rp4 juta," ungkapnya.

Ia menegaskan, bahwa Disdikpora tidak membatasi waktu pengambilan berkas bagi 39 calon siswa yang terpental dari PPDB SMP jalur afirmasi disabilitas, untuk mengakses deretan sekolah swasta itu.

Menurutnya, pemerintah siap memfasilitasi mereka sampai mendapat sekolah, sekaligus memperoleh akses pendidikan yang benar-benar layak.

"Kami tidak membatasi, kami layani sampai dapat sekolah. Sebenarnya, yang jadi tanggung jawab kami itu kepastian mendapat sekolahnya, bukan masalah ke swasta atau negerinya," ujarnya. 

Oleh sebab itu, Aris pun tidak memahami alasan 30 jebolan PPDB SMP jalur afirmasi disabilitas lainnya yang belum melakukan pengambilan berkas untuk mengakses sekolah swasta.