Ombudsman RI Usulkan Agar Bantuan Pangan Rutin Setiap Beras Untuk Jaga Inflasi

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ombudsman RI usulkan agar bantuan pangan pemerintah bisa rutin setiap bulan. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika saat meninjau gudang Bulog Purwomartani, Sleman, Rabu (19/06/2024).

Ia menyebut bantuan pangan beras menjadi salah satu kunci sukses pengendalian inflasi.

Menurut informasi yang ia terima, ada 22 juta orang yang menerima 10 kg, sehingga pemerintah menggelontorkan sekitar 220 ton beras.

Baca juga: Hingga Juni 2024, Realisasi Program Jaring Pengaman Sosial di Sleman Sentuh Rp 7 Miliar 

“Artinya 22 juta orang itu tidak masuk pasar. Nah kalau tidak ada bantuan pangan, artinya 22 juta orang itu akan masuk pasar. Masuk pasar dalam kondisi sekarang, musim panen sudah selesai, kita menghadapi musim paceklik. Kalau 22 juta orang ini masuk ke pasar, artinya harga beras akan naik,” katanya.

Pemerintah, lanjut dia, sudah menyatakan program bantuan panga untuk bulan Agustus, Oktober, dan Desember. Meski begitu, ia melihat pengendalian pasokan dan pengendalian inflasi akan bermasalah. Terlebih saat ini memasuki musim paceklik.

“Sekarang coba lihat pelaku pasar, Juli nggak ada bantuan pangan, otomatis harga pasti naik. Agustus ada lagi, tetapi pasar sudah tahu September nggak ada lagi. Nah inikan mendistorsi pasar, mengakibatkan harga pasar akan naik,” lanjutnya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah jangan main-main dengan stabilisasi dan pengendalian inflasi. Pihaknya juga bakal segera memberikan masukan ke Kementerian Keuangan agar bantuan pangan disalurkan setiap bulan.

Selain untuk pengendalian inflasi, bantuan pangan juga untuk penanggulangan kemiskinan. Paling tidak, angka kemiskinan tidak bertambah.

“Kalau tiba-tiba tidak ada (bantuan pangan), akan ada pendapatan masyarakat yang hilang. Apalagi ini tahun politik, mau pilkada, ini jadi gorengan, karena menjadi isu yang banyak dibicarakan masyarakat,” terangnya.

Sebagai komoditas yang memilki bobot politik tinggi, kebijakan bantuan pangan harus berlanjut. 

“Komoditas beras ini kan terlanjut bobot politiknya tinggi sekali. Impor sedikit jadi cacian, naik sedikit jadi cacian. Harga gabah tinggi, konsumen menjerit, harga gabah turun, petani menjerit. Oleh karena itu bobot politiknya harus diturunkan,” ujarnya.

“Caranya membuat kebijakan yang berlanjut, jadi jangan kebijakan itu ada, tiba-tiba hilang. Kalau kebijakan itu tetap, maka ini signal untuk memainkan harga,” imbuhnya. (maw)