Berita Jogja Hari Ini

Tolak Pembangunan TPS 3R Karangmiri, Warga Jagalan Gelar Aksi Protes 

Masyarakat menolak pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) Karangmiri di lokasi setempat.

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Gaya Lufityanti
Tribunjogja.com/Azka Ramadhan
Aksi damai penolakan pembangunan TPS 3R Karangmiri oleh warga masyarakat Jagalan dan sekitarnya, Rabu (12/6/24). 

TRIBUNJOGJA.COM - Masyarakat Jagalan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul menggelar aksi damai pada Rabu (12/6/24) sore.

Lewat aksi tersebut, mereka menolak pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) Karangmiri di lokasi setempat.

Sebuah panggung didirikan oleh warga di ujung jalan tepat di atas TPS 3R Karangmiri dibangun, untuk menampung orasi dan menyalurkan kreativitasnya dalam bermusik.

Ratusan warga dengan kaos berwarna hitam pun tampak berkumpul, mengiringi deretan banner bernuansa protes yang dipasang di sepanjang jalan.

Perwakilan warga, Andri, mengatakan, bahwa pihaknya menolak pembangunan TPS 3R Karangmiri karena dampak jangka panjangnya untuk penduduk.

Bukan tanpa alasan, beberapa waktu lalu, baru satu hari tempat pengelolaan sampah tersebut diujicobakan, aroma menyengat sudah tercium sampai radius 500 meter.

"Dari situ, warga berinisiatif menggelar aksi damai ini. Kami tidak ada tujuan untuk menjadikan bentrok antara warga dengan pemerintahan," katanya.

Ia menegaskan, keinginan warga adalah TPS 3R Karangmiri ditutup total, kemudian dibangun ruang terbuka hijau atau fasilitas olahraga untuk penduduk.

Pasalnya, jika dipaksakan, lokasi tersebut sangat tidak layak dijadikan tempat pengolahan sampah, karena berdekatan dengan permukiman dan tebing sungai.

"Itu semua sudah ada aturannya. Pemerintah harus melakukan kajian dulu, baru diaplikasikan. Apalagi, warga baru tahu di situ dibangun TPS setelah terbangun 50 persen," cetusnya.

Menurutnya, perwakilan Pemkot Yogyakarta baru menemui masyarakat, setelah muncul aksi penolakan lewat pemasangan banner beberapa waktu lalu.

Hanya saja, Andri berujar, dalam pertemuan tersebut, meski judulnya sosialisasi, pemerintah sama sekali tidak menawarkan solusi untuk penduduk.

"Di situ tidak ada sosialisasi, karena yang ada malah terkesan pemaksaan. Warga di situ harus menerima dan harus setuju," ungkapnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved