Presiden Jokowi Minta Kementrian dan Pemda Stop Pembuatan Aplikasi Baru, Ini Alasannya

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Presiden Jokowi mengkritisi banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh kementrian, lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan dari data yang dimilikinya, menurut Presiden Jokowi sampai saat ini ada 27 ribu aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak sinkron satu dengan lainnya.

Akibatnya, fungsi satu aplikasi dengan lainnya saling tumpang tindih dan menyebabkan pelayanan publik lebih sulit.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada jajarannya dan pemerintah daerah untuk tidak lagi membuat aplikasi baru.

"Bagaimana bisa (pelayanan publik) lebih mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota ada kurang lebih 27 ribu aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Yang kerjanya sendiri-sendiri," ujar Jokowi saat memberi sambutan di acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, seperti yang dikutip dari Kompas.com, Senin (27/5/2024).

"Enggak akan mungkin mempermudah, mempercepat. Enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," tegasnya.

Baca juga: Permudah Ormas Lakukan Pelaporan dan Pendaftaran, Kesbangpol Magelang Kembangkan Aplikasi SILOMAS

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun meminta kepada kementrian dan pemerintah daerah untuk tidak membuat aplikasi baru.

Anggaran yang ada diminta untuk dialokasikan ke kegiatan lainnya.

Sebab, pembuatan aplikasi baru membutuhkan anggaran yang besar dan tidak efektif.

Kemudian Presiden Jokowi mencontohkan, dari penelurusannya, ada salah satu instansi yang menganggarkan dana sebesar Rp 6,2 triliun untuk membuat aplikasi baru.

Padahal di instansi tersebut sudah memiliki lebih dari 500 aplikasi.

Hal itu tentunya tidak efektif dan pemborosan anggaran.

"Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp 6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. bayangkan," ungkap Jokowi.

"Karena setiap, mungkin dulu, setiap ganti menteri ganti aplikasi. Sama (kondisinya) di daerah ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," tegasnya. (*)