Ini Alasan REI Desak Adanya Kementerian Perumahan dan Perkotaan 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto mengungkapkan pentingnya dibentuk kementerian perumahan dan perkotaan.

Menurut data yang ia terima, backlog tahun 2010 sekitar 13,5 juta. Sedangkan pada tahun 2020 backlog turun menjadi 12,7 juta.

“Dalam satu dasawarsa penurunannya tidak sampai 10 persen. Masa mau dijalankan terus. Tahun 2035, proyeksi penduduk Indonesia itu 304 juta, dan 66 persennya tinggal di kota. Kalau tidak ada yang bertanggungjawab, tidak ada yang merencanakan, tidak ada yang mengawal, tidak mungkin (backlog turun),” katanya, Jumat (24/05/2024).

Baca juga: REI Dorong Satu Akad Rumah Dua Pohon, Canangkan Penanaman 1 Juta Pohon 

Berdasarkan riset, kontribusi properti terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 14-16 persen, terhadap APBN 9 persen, PAD 35-55 persen, serapan tenaga kerja hingga 16 juta. 

Rumah juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan. Seba industri perumahan bisa menekan kemiskinan sampai 8 persen. Bahkan rumah dapat mencegah stunting, karena lingkungan yang sehat.

Joko melanjutkan, tulang punggung industri properti mencakup 185 industri lainnya, seperti industri genteng, cat, kayu, lampu, keramik, dan sebagainya.

“Ini kan menyerap tenaga kerja. Kalau itu udah panas dulu, maka mesin ekonomi akan naik, penyerapan tenaga kerja, kenaikan pendapatan, distribusi pendapatan, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari pengelolaan pengadaan rumah,” lanjutnya.

Pada pemerintahan Prabowo-Gibran, pihaknya mengajukan propertinomic, pendekatan properti untuk mengungkit ekonomi.

Ada empat pilar, yaitu institusional yaitu adanya kementerian perumahan dan perkotaan dan perbankan yang punya kapasitas untuk membiayai perumahan.

Pilar kedua adalah anggaran pembiayaan. Saat ini APBN masih sekitar 0,4 sehingga harus secara gradual meningkat. Kemudian kebijakan, ketika ada kementerian perumahan dan perkotaan, maka backlog bisa terkelola penurunannya.

Terakhir, ia berharap menjadi proyek strategis nasional. Sebab saat ini pemerintah membutuhkan industri padat karya, yang menyerap tenaga kerja.

“Dan itu juga bisa mengoptimalisasi infrastruktur yang sudah dibangun saat ini. Kami optimis, ketika ada kementerian perumahaan dan perkotaan, backlog bisa turun paling tidak sejuta pertahun, sehingga dalam lima tahun (kepemimpinan Prabowo-Gibran), backlog bisa turun 5 juta,” pungkasnya. (maw)