Serapan Rumah Subsidi di DIY Rendah 

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Serapan rumah subsidi di DIY masih rendah.

Hal itu karena minimnya penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat.

Wakil Ketua Bidang Perumahan Subsidi dan MBR DPD REI DIY, Hajar Pamundi mengatakan salah satu faktor utama pembentuk harga rumah adalah tanah.

Dengan harga rumah subsidi Rp166juta, harga tanah harus di bawah Rp200ribu. 

“Artinya kan agar dari sisi bisnis dan konsumen jalan. Karena selama ini yang paling diuntungkan adalah konsumen. Pengembang kan diharuskan mencari lahan sendiri, agar sesuai dengan yang ditentukan pemerintah terkait dengan rumah subsidi,” katanya, Selasa (21/05/2024)

Sementara saat ini mencari tanah dengan harga Rp200ribu di DIY sangat sulit.

“Ya mungkin ada, tetapi di daerah pelosok kalau di pelosok siapa yang mau beli. Atau di gunung, kan ada biaya tambahannya, ya nggak Rp200ribu jadinya. Kami juga tidak mungkin menurunkan spesifikasi rumah, tetap ada minimumnya,” sambungnya.

Ia mengungkapkan belum lama ini pihaknya juga membangun rumah subsidi di daerah Jetis, Bantul.

Namun saat ini semuanya sudah terserap.

Rumah subsidi yang ia bangun pun karena tanah yang digunakan sudah dibeli sejak lama.

Agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mendapatkan rumah subsidi, perlu ada intervensi pemerintah untuk pengadaan tanah.

Sebab rumah subsidi dengan tipe 21 masih memungkinkan untuk dikembangkan.

“Kalau diserahkan ke mekanisme pasar (tanah), yang terjadi ya seperti ini (harga tanah tinggi). Kami juga ingin masyarakat berpenghasilan rendah punya rumah subsidi, tetapi ya perlu ada intervensi pemerintah. Nanti statusnya bagaimana kan bisa dibicarakan,” ungkapnya.

Pengembang REI DIY yang mengembangkan rumah subsidi pun tidak banyak, lantaran kesulitan mencari lahan.

Itu pula yang membuat serapan rumah subsidi di DIY rendah.

“Kalau di daerah lain serapannya bisa belasan ribu, tetapi kalau DIY masih rendah sekitar 100an. Karena perolehan lahannya sudah tinggi,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur mengakui pengembang tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut dia, seluruh pihak harus terlibat, baik Pemda DIY, legislatif, akademisi, dan stakeholder terkait.

Setiap tahun, REI DIY menargetkan serapan rumah subsidi mencapai 100 unit.

Namun dengan semakin tingginya harga tanah, serapan rumah subsidi tahun 2024 ini di bawah 100 unit.

Pihaknya pun sejak tiga tahun lalu telah mengusulkan agar rumah subsidi di DIY berbeda dengan Jawa.

Namun hal itu sulit direalisasikan, karena upah minimun regional (UMR) DIY rendah.

“UMR di Jogja ini kan relatif rendah Tentu menyulitkan kami memberi suplai rumah subsidi kepada masyarakat. Di sisi lain, harga tanah di Jogja tinggi. Padahal tanah ini 40 persen komponen untuk membentuk harga rumah,” bebernya.

“REI sudah pernah mengusulkan, tetapi ketika ditinjau oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR tidak bisa (harga rumah subsidi berbeda), karena UMR hitungannya. Kalau Jabodetabek itu rumah subsidinya Rp180juta, tetapi kan UMRnya di atas Rp4juta,” lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MBPI) DIY, Irsyad Ade Irawan menambahkan buruh di DIY masih kesulitan untuk membeli rumah subsidi. Hal itu karena UMR DIY yang relatif rendah.

“Berat (buruh beli rumah subsidi), kan cicilannya di atas Rp500ribu sampai Rp1 juta, dengan upah minimum Rp2,4 juta, ya habislah untuk itu (nyicil rumah subsidi). Pemerintah ya harus konsisten, kalau upah minimum Rp2,3 atau Rp2,4 juta, maka cicilannya di bawah Rp500 ribu, kalau di atas (Rp500 Ribu), sudah pasti tidak sanggup,” imbuhnya. ( Tribunjogja.com )