Untuk Pertama Kalinya, PBB Tuntut Gencatan Senjata di Gaza, AS Abstain

TRIBUNJOGJA.COM - Untuk pertama kalinya, Dewan Keamanan PBB menuntut gencatan senjata segera di Gaza, setelah perang berlangsung lebih dari lima bulan.

Pada forum tersebut, Amerika Serikat, yang merupakan sekutu Israel yang memveto rancangan gencatan senjata Israel-Hamas sebelumnya, abstain.

Mendapat tepuk tangan di Dewan Keamanan, ke-14 anggota lainnya memilih mendukung resolusi yang menuntut gencatan senjata secepatnya di bulan suci Ramadan yang sedang berlangsung.

Resolusi tersebut menyerukan agar gencatan senjata mengarah pada gencatan senjata yang permanen dan berkelanjutan.

Anggota DK PBB juga menuntut agar Hamas dan militan lainnya membebaskan sandera yang disandera dalam serangan tanggal 7 Oktober yang memicu pengerahan militer besar-besaran Israel.

“Pertumpahan darah telah berlangsung terlalu lama,” kata Amar Bendjama, perwakilan Aljazair, yang saat ini menjadi anggota Dewan Keamanan blok Arab dan sponsor resolusi tersebut bersama dengan berbagai kelompok yang mencakup Slovenia, Swiss, Jepang, dan Korea Selatan.

“Akhirnya, Dewan Keamanan memikul tanggung jawabnya,” katanya, dikutip dari AFP.

Sedangkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menuntut agar resolusi tersebut dilaksanakan. “Kegagalan tidak bisa dimaafkan,” tulis Guterres di X.

Utusan Palestina Riyad Mansour menahan tangisnya ketika ia mengatakan bahwa resolusi tersebut harus menjadi titik balik dalam mengakhiri perang.

“Permintaan maaf kepada mereka yang telah gagal di dunia, kepada mereka yang seharusnya bisa diselamatkan namun tidak diselamatkan,” katanya.

Amerika Serikat telah berulang kali menolak resolusi Dewan Keamanan yang menekan Israel tetapi semakin frustrasi terhadap sekutunya karena PBB memperingatkan terjadinya kelaparan di Gaza.

Netanyahu menentang

Di sisi lain, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pekan lalu bersumpah untuk menentang seruan AS dan memperluas agresi militer Israel ke Rafah, kota Gaza selatan di mana sekitar 1,5 juta warga Palestina berlindung.

Beberapa saat setelah Amerika Serikat menolak memveto resolusi terbaru tersebut, Netanyahu mengumumkan bahwa dia tidak akan lagi mengirimkan delegasi ke Washington yang diminta oleh Presiden Joe Biden untuk membahas Rafah.

“Resolusi tersebut memberi Hamas harapan bahwa tekanan internasional akan memungkinkan mereka menerima gencatan senjata tanpa pembebasan korban penculikan kami,” kata Netanyahu.