Puan dan Cak Imin Tak Hadir, Sufmi Dasco Ahmad Pimpin Rapat Paripurna DPR

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan IV Tahun 2023-2024 resmi digelar pada Selasa (5/3/2024) siang. 

Rapat paripurna ini hanya dihadiri oleh tiga pimpinan DPR saja, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, dan Rahmat Gobel.

Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar tak menghadiri rapat paripurna.

Dalam rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan IV Tahun 2023-2024 ini, Sufmi Dasco Ahmad mewakili pembacaan pidato Ketua DPR.

“Marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna dewan hari ini yaitu pidato Ketua DPR RI yang akan saya wakili,” ujar Dasco dikutip dari Kompas.com.

Sementara berdasarkan absensi Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna itu dihadiri oleh 164 orang, dan izin 126 orang.

“Total 290 orang dari 575 anggota DPR RI dengan demikian quotum sudah tercapai,” ucap Dasco. 

Ia juga sempat menyapa sejumlah anggota DPR RI yang hadir meskipun masih menunggu penghitungan resmi pemilihan legislatif (pileg) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Walaupun pada saat ini kita masih juga menjaga suara kita di dapil masing-masing,” kata dia.

“Untuk itu mungkin setelah tugas konstitusional kita pada paripurna kita bisa kembali ke dapil masing-masing sambil menunggu tanggal 20 Maret ditetapkan oleh KPU,” ucap Dasco.

Baca juga: Kompas Gramedia Gandeng KPP Tanah Abang Tiga Fasilitasi Layanan Pendampingan Pengisian SPT

Dalam kesempatan itu Dasco berharap para anggota DPR yang hadir kembali terpilih dalam Pemilu 2024.

"Semoga Bapak/Ibu anggota yang terhormat, dapat kembali terpilih, untuk mewakili rakyat menjalankan kedaulatannya. Dan tetaplah menjalankan komitmennya untuk membangun bangsa dan negara melalui peran dan tanggung jawab di berbagai bidang yang lain, jika ada yang belum berhasil terpilih," ujar Dasco.

Ia mengatakan, pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 memang masih berlangsung hingga saat ini.

Tahapan selanjutnya ialah rekapitulasi perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, penanganan permohonan perselisihan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI dan DPD RI, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

"Setiap tahapan Pemilu 2024, membutuhkan komitmen semua pihak, penyelenggara pemilu, pemerintah dan partai politik, untuk menjalankan pemilu sesuai amanat konstitusi yaitu pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," tutur dia.