Kebijakan Moneter dan Fiskal Jadi Kunci Pengendalian Inflasi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dan responsif terhadap dinamika ekonomi menjadi kunci pengendalian inflasi yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi. 

Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X yang membacakan sambutan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan ketersediaan pasokan yang cukup dan kelancaran distribusi pangan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi. 

"Butuh kerja sama antara pemerintah, produsen, dan distributor untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi," katanya dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah DIY di Hotel Royal Ambarrukmo, Selasa (27/02/2024).

Di tengah dinamika ekonomi global, DIY telah menunjukkan kemampuannya dalam mengelola inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penurunan inflasi dari 6,49 persen pada tahun 2022, menjadi 3,17 persen di tahun 2023, dan pencapaian deflasi sebesar -0,02 persen di awal 2024, adalah bukti nyata dari keberhasilan kebijakan dan upaya bersama. 

Meski kondisi di DIY dapat dikatakan baik, namun jalan menuju kesejahteraan rakyat yang hakiki masih panjang dan membutuhkan kerja keras, serta sinergi dari semua pihak, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Ramadan dan Idul Fitri. 

Pihaknya menyoroti isu harga dan ketersediaan beras yang kini menjadi perhatian masyrakat.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya jangka pendek dan jangka panjang, guna mengantisipasi dan mengendalikan stok beras, baik di sisi hulu dan hilirnya. 

"Kebaikan beras harus dianaliais lebih lanjut dari aspek politik,ekonomi, sosial, dan budaya. Perlu analisis lebih mendalam terkait pembentukan pasar, persaingan usaha, dan pembentukan harga untuk komoditas pasar. Seiring dengan HKBN juga perlu menjaga inflasi agar sesuai sasaran yang ditetapkan," terangnya. 

Selain kebijakan moneter dan fiskal, pengendalian inflasi kelompok volatile food dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang penting untuk mencapai stabilitas perekonomian menjelang HBKN di DIY. 

“Selanjutnya, memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan. Memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi, dan juga memperkuat sinergi TPI Pusat, TPID DIY dan TPID Kabupaten/Kota,” papar KGPAA Paku Alam X. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Ibrahim menerangkan perlu langkah mitigasi yang bersifat seasonal.

Langkah pertama, dengan mengedukasi masyarakat untuk meminimalisir food waste dan belanja bijak.

“Selanjutnya, kita bisa memperkuat kerja sama antar daerah intra provinsi untuk panen raya beras yang diperkirakan berlangsung pada bulan Maret. Kita juga bisa memanfaatkan digitalisasi melalui website TPID DIY untuk monitoring pasokan dan harga beras secara real time. Kita juga bisa meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha terkait harga jual yang wajar dan pola distribusi yang lancar,” terangnya.