Penetapan Tersangka Kasus Mafia TKD Tidak Dilakukan Serempak, Ini Penjelasan Kajati DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Keterbatasan jumlah penyidik menyebabkan penetapan tersangka kasus mafia tanah kas desa (TKD) di wilayah DIY tak bisa dilakukan secara serempak.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY, Ponco Hartanto, saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jumat (8/12/2023), usai penandatanganan MoU bersama Pemda DIY dan UGM.

"Kita kan juga kegiatan-kegiatan tidak bisa serempak, terkait penyidik kita juga terbatas. Tapi semua on the track, semua masih dalam proses," kata Ponco.

Baca juga: Perlu Upaya Sistematis Kenalkan Teknologi Nyamuk Wolbachia

Menurutnya, hal tersebut dibuktikan dengan ditetapkannya lagi seorang tersangka berinisial ANS selaku Jogoboyo, di Kalurahan Caturtunggal.

Sekadar informasi, Jogoboyo merupakan jabatan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan di tingkat kalurahan.

"Buktinya ada lagi tersangka. Selain itu kan kantor sedang ada hajat besar rekrutmen CPNS," imbuh Ponco.

Ponco memastikan bahwa penanganan kasus-kasus hukum, terutama mafia tanah kas desa tetap dalam proses.

"Maguwoharjo sudah. Sedangkan Candibinangun menunggu keterangan ahli, sudah berproses. Kita perkuat dengan ahli," kata dia.

Jika keterangan ahli sudah didapat dan mendukung alat bukti yang ada, pihaknya segera memproses kasus mafia tanah di Candibinangun.

Sedangkan untuk kasus di Caturtunggal, Ponco menyebut penetapan tersangka dilakukan secara bertahap adalah strategi dari Kejati DIY.

"Ya karena itu strategi penyidikan seperti itu. Setelah di pengadilan dinyatakan ada yang terbukti di sana ada pengembangan dari pembuktian, ditemukan bukti baru, nah dari bukti baru akan ditemukan tersangka baru," kata dia.

"Di sana (pengadilan) ditemukan bukti, untuk mengangkat kasus lain," pungkasnya. 

Tersangka Baru

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY melakukan penahanan terhadap seorang perangkat desa atau jogoboyo Kalurahan Caturtunggal berinisial ANS, terkait pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendapatkan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP.

Selanjutnya terhadap tersangka ANS dilakukan pemeriksaan kesehatan dan oleh Tim Dokter dinyatakan sehat.

"Saat ini kami baru saja meningkatkan status dari seorang saksi yang berinisial ANS menjadi tersangka yang saat ini menjabat sebagai salah satu perangkat desa, selaku jogoboyo Kalurahan Caturtunggal. Saat ini yang bersangkutan akan dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan, dimulai hari ini, berakhir 27 Desember 2023 dan akan kami titipkan di Rutan Kelas 2A Yogyakarta," terang Koordinator Bidang Pidsus Kejati DIY, Sinta Ayu Dewi kepada awak media dalam press conference di Kantor Kejati DIY, Jumat (8/12/2023) siang.

Dijelaskannya, jogoboyo ANS ditetapkan sebagai tersangka usai dilakukan pengembangan dari perkara kasus mafia tanah kas desa (TKD) yang melibatkan RS yang telah divonis 8 tahun penjara, serta perkara yang melibatkan Lurah Caturtunggal berinisial AS yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD). Lurah AS ditangkap karena tidak melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan TKD.

"Jadi pasal yang disangkakan hampir sama dengan kualifikasi pasal primair Pasal 2 juncto pasal 18 Undang-undang RI 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 atas perubahan tentang UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," terang Sinta.

Sementara subsidernya, lanjut Sinta, diatur dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Sementara kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh ANS ini adalah sebenarnya adalah turut serta bersama RS, sebagai jogoboyo yang salah tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap tanah desa," kata Sinta.

"Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan, ternyata ANS ini malah justru bersama, turut serta bersama RS tersangka yang sebelumnya untuk ikut serta menyewakan, tidak melakukan pengawasan-pengawasan terkait sewa menyewa yang ada di dalam tanah kas desa di Padukuhan Nologaten, Kalurahan Caturtunggal," lanjutnya.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ANS, lanjut Sinta, negara menderita kerugian hingga Rp2.952.002.940,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

"Saat kami melakukan pemeriksaan perkara sebelumnya baik RS maupun AS, memang ada peran dari ANS salah satunya menerima beberapa gratifikasi yang diterima beberapa kali. Kisarannya kurang lebih Rp 100 dan Rp 40 juta, jadi sekitar Rp 140 juta," sambung Kepala Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi (Kasi Uheksi) Kejati DIY, Toni Wibisono.

Sebagaimana diketahui, saat ini Kejati DIY terus melakukan penyidikan sejumlah dugaan TKD di Kabupaten Sleman. Diantaranya kasus TKD di Caturtunggal, Maguwoharjo dan Candibinangun. (HAN)