Daerah Istimewa Yogyakarta Pertahankan Predikat SAKIP AA untuk Keenam Kalinya

Tribunjogja.com Bali - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil mempertahankan predikat tertinggi dengan nilai AA pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk keenam kalinya di 2023.

Sebagai informasi, Predikat AA ini diraih Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2018, berturut-turut hingga sekarang dan masih menjadi satu-satunya dan yang tertinggi di Indonesia.

Selain Predikat AA pada SAKIP, DIY juga meraih predikat A pada penilaian Reformasi Birokrasi serta Zona Integritas atau ZI.

Untuk penilaian Zona Integritas, DIY melalui Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapeljamkesos) DIY, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), meningkat dari tahun 2022 yang meraih  predikat Wilayah Bersih dari Korupsi(WBK). 

Penghargaan SAKIP ini diserahkan oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2023 di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (6/12/2023).

Karena prestasi itu, Wapres RI memberikan apresiasinya, dan memberi arahan agar tetap mempertahan prestasi pada Reformasi Birokrasi dan SAKIP.

Serta mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
 
“Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya, untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.
 
Wapres RI mengatakan, Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat.

Hal ini menjadi indikasi bahwa  Indonesia akan segera mewujudkan birokrasi kelas dunia.

Menjelang 2 dekade ini,  penyelenggaraan reformasi birokrasi Indonesia pun sudah banyak perubahan.

Persentase instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks Reformasi Birokrasi dan nilai Akuntabilitas Kinerja dengan kategori baik ke atas semakin meningkat.

Pun dengan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih melayani di sektor-sektor strategis.
 
“Menjadi kebanggaan pula bahwa peningkatan kualitas birokrasi kita mendapat penilaian positif dari lembaga internasional. Worldwide Governance Indicators atau WBI mencatat kita berada pada peringkat 73 dari 214 negara. Indeks efektivitas pemerintah Indonesia yang semula 64,76 pada tahun 2022 berhasil naik menjadi 66,04 di tahun 2023,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
 
Sejumlah capaian  yang tersebut diharapkan menjadi pendorong dan penyemangat untuk berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan pasif dan serentak tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah.  

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023, rata-rata pada tingkat pemerintah provinsi sebesar 72,17 naik 0,47 poin dari tahun 2022.

Pada tingkat pemerintah kabupaten/kota nilai rata-rata sebesar 63,36 meningkat 1,02 poin dari tahun 2022.

Berdasarkan predikat diperoleh, terdapat 1 Pemda dengan predikat tertinggi AA dan 24 Pemda dengan berpredikat A. Dalam hal kenaikan predikat, terdapat dua Pemda naik Predikat A, 3 Pemda naik ke Predikat BB dan 20 Pemda naik ke Predikat B.