Massa Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan Ancam Copot APK PSI di Jogja

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Massa Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) pendukung keistimewaan DIY mengancam akan membersihkan simbol Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DIY, apabila dalam waktu dekat pihak PSI tidak menentukan sikap atas kegaduhan yang dibuat salah satu kadernya Ade Crmando.

Pernyataan ini disampaikan Koordinator Aksi Paman Usman, Widihasto saat diwawancara selepas aksi di depan Kantor DPW PSI DIY.

Sebagaimana diketahui aksi Paman Usman didasari atas pernyataan Ade Armando yang menilai Yogyakarta mempraktikan politik dinasti karena Gubernur DIY tidak dipilih melalui pemilihan umum.

Baca juga: Dishub Kota Yogyakarta Razia Angkutan Barang, 17 Kendaraan Kedapatan Habis Masa Uji

"Saya kira tidak bisa pernyataan Ade Armando dikatakan tindakan pribadi. Dia caleg dia pengurus DPP PSI. Maka PSI Harus ada sikap politik yang jelas," kata pria akrab disapa Hasto, Senin (4/12/2023).

Hal kedua, Hasto meminta aparat kepolisian menangkap Ade Armando karena terindikasi upaya penyebarluasan video bohong, memuat konten hoax yang menurutnya tidak sesuai tidkak sesuai fakta hukum.

"Kami meminta kepolisian menangkap Ade Armando karena terindikasi penyebarluasan video bohong," tegasnya.

Hasto memberikan waktu dua hari kepada pengurus DPW maupun DPP PSI untuk menentukan sikap politiknya.

Apabila tidak segera menentukan sikap politik, para relawan pedukung keistimewaan ini mengancam akan menurunkan seluruh atribut PSI di DIY.

"Kalau gak ada sikap yang jelas kami akan bersihkan simbol PSI di Jogja. Kami copot baliho PSI di Jogja. Ngapain bertengger disini kalau kadernya menghina Jogja," tegas Hasto.

Wakil Sekretaris DPW PSI DIY Ari Hidayat menghormati maksud dan tujuan massa Paman Usman menggelar orasi di depan DPW PSI DIY.

Sayangnya pihaknya tidak dapat menyampaikan hal yang pasti sebab apa yang disuarakan massa Paman Usman baru akan diteruskan ke DPP PSI.

"Kami mendukung dan paham tentang Keistimewaan Jogja. Nanti aspirasi ini kami sampaikan ke DPP. Hari ini kami respon dan akan segera ditanggapi," jelasnya.

Terkait ancaman massa Paman Usman yang akan menurunkan alat peraga kampanye (APK) para caleg PSI di DIY, hal ini juga menjadi kewenangan DPP pusat yang akan menjawab nantinya.

Namun salah satu Kader yang sekaligus Caleg PSI DPRD Kota Yogyakarta Kus Hendarto menanggapi upaya pencopotan atribut kampanye merupakan tindakan melanggar hukum.

Pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib bilaman terjadi upaya penurunan APK oleh massa Paman Usman maupun oknum lain.

"Seumpama ada tindakan anarkisme pencabutan baliho dan APK milik kami (PSI) itu akan kami serahkan ke pihak berwenang secara hukum. Masyarakat biar menilai tindakan itu. Soal APK sudah diatur UU nomor 7 tahun 2017 dan UU nomor 4 tahun 1991 kalau pasang kemudian dilarang ada sanksinya," pungkasnya. (hda)