Pemkab Gunungkidul Bakal Gandeng Pihak UGM untuk Tangani Gangguan Monyet Ekor Panjang

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM GUNUNGKIDUL - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gunungkidul akan menggandeng Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menangani soal konflik monyet ekor panjang dan manusia.

Beberapa kali, permukiman warga di Kabupaten Gunungkidul mendapatkan serangan monyet ekor panjang.

Di antaranya, merusak tumbuhan atau pertanian warga bahkan mencuri hasil ternak warga.

Baca juga: Sejumlah 40 Bendera Parpol di Banguntapan Bantul Diduga Dirusak oleh Sejumlah Oknum

Kepala DLH Gunungkidul, Harry Sukmono mengatakan, digandengnya Fakultas Kehutanan UGM , untuk melakukan kajian karakteristik monyet ekor panjang.

Serta, memetakan karakteristik dari rekomendasi dari hasil kajian untuk melakukan penanganan lebih terukur dan terarah. 

"Selama ini kami kebingungan menangani. Ini mereka melakukan kajian, koloninya, perilakunya, kebiasaannya, pola hidup, perkembangbiakan, hingga makanannya seperti apa," ucap dia, Rabu (25/10/2023).  

Pada awal tahun 2022, pihaknya sudah memetakan pola gangguan monyet ekor panjang, dan hampir semua wilayah di Gunungkidul ada catatannya. 

"Akhir tahun ini diperkirakan kajian sudah selesai, dan akan digunakan untuk penanganan selanjutnya. Sebab, dari data sekunder kami yang dikumpulkan dari Lurah dan Panewu, semua wilayah ada catatan pernah diganggu monyet ekor panjang," ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya melalui dana keistimewaan juga tengah mengupayakan untuk menjaga ekosistem satwa lokal asli Gunungkidul.

Termasuk di dalamnya monyet ekor panjang.

Kata dia, pemerintah akan membangun lahan konservasi seluas 2 hektare di Kalurahan Giritirto, Purwosari.

Tahun ini pengadaan tanah, dan dilanjutkan visibility studinya. 

"Pengadaan untuk konservasi satwa lokal, seperti pemeliharaan satwa endemik Gunungkidul," terang dia.

Terkait adanya usulan ini, anggota DPRD Gunungkidul Supriyadi turut mendukung.

Menurutnya kajian terhadap monyet ekor panjang perlu dilakukan sebab sudah membuat masyarakat resah. 

"Saya mendukung langkah Pemkab untuk melakukan kajian terhadap MEP. Harapannya, akan berkurang gangguan terhadap masyarakat. Masyarakat sudah resah, semoga bisa segera diatasi," urainya. (ndg)