Nilai Anggaran Pilkada 2024 di Gunungkidul Diperkirakan Naik Menjadi Rp51,5Miliar

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL -Anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diperkirakan  meningkat menjadi Rp51,5 miliar dari anggaran awal sebesar Rp41 miliar. 

Adapun pembagian alokasi anggaran sebesar Rp37,8 miliar untuk KPU. Sedangkan Rp10,8 miliar untuk pengawasan di Bawaslu dan sisanya sebesar Rp2,9 untuk pengamanan selama penyelenggaraan

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul , Putro Sapto Wahyono mengatakan, kenaikan anggaran Pilkada ini sudah ada pembahasan bersama dengan KPU dan Bawaslu.  Kenaikan anggaran salah satunya dipicu adanya kenaikan honor untuk tim adhoc.

"Sudah diproyeksikan dan alokasinya sekitar Rp51,5 miliar,"terangnya pada Selasa (17/10/2023).

Ia melanjutkan, rencananya pagu anggaran pilkada akan diberikan dalam bentuk hibah. Meski demikian, untuk penyaluran masih menunggu penandatanganan Berita Acara (BA) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Untuk anggaran sudah dialokasikan mulai tahun ini dan tertuang di APBD 2024,”jelasnya.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sudah mengerucut.

Hanya tinggal menunggu penandatangan NPHD dengan Pemkab Gunungkidul. 

Menurutnya, awalnya anggaran untuk KPU hanya dipatok Rp32 miliar.

Namun, setelah dilakukan pembahasan ulang ada kenaikan signifikan sebesar Rp37,8 milar.

Meski tidak mengungkapkan secara rinci, Hani mengakui kenaikan salah satunya disebabkan adanya peningkatan untuk membayar honor tim adhok mulai dari PPK, PPS hingga KPPS.

"Ada penyesuaian dan tidak mungkin sama dengan penyelenggaraan di pilkada 2020,” terangnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Gunungkidul, Andang Nugroho menuturkan, anggaran pengawasan pilkadmengaku alokasi masih dalam pembahasan.

Meski demikian, ia tidak menampik dalam pembahasan terakhir dengan pemkab mengusulkan adanya tambahan.

“Kami usul adanya penambahan karena ada beberapa item kegiatan yang belum dialokasikan sehingga harus dimasukan ulang,” tutupnya. ( Tribunjogja.com )