Pemda DIY Targetkan Seluruh Kabupaten/Kota di DIY Dapat Mandiri Kelola Sampah Tahun 2024

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Seluruh kabupaten/kota di DI Yogyakarta ditarget untuk dapat mengolah sampah di wilayahnya secara mandiri pada 2024 mendatang. 

Dengan demikian volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan akan semakin berkurang karena hanya menampung sampah residu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kuncoro Cahyo Aji mengatakan, adanya pembatasan sampah yang masuk ke TPA Piyungan sebanyak 350 ton per hari menjadi tahapan pembelajaran bagi kabupaten/kota agar bisa mandiri mengelola sampahnya.

Baca juga: Mahasiswa UGM Latih Masyarakat di Magelang Olah Limbah Batang Pisang Jadi Kompos

Sebab, 2024 mendatang ditargetkan masyarakat harus benar-benar bisa mandiri kelola sampah. 

"Nanti sebelum 2024 kan harus mandiri ya, jadi ini masa transisi nanti kalau langsung dipotong diwajibkan mandiri nanti menumpuk. Nah ini mumpung masih ada waktu dikondisikan," kata Kuncoro, Kamis (21/9/2023).

Kuncoro kemudian menyoroti fenomena permasalahan sampah di Kota Jogja. 

Di mana sampah masih meluber di depo-depo sampah serta pada sejumlah titik lokasi di Kota Jogja.

Fenomena ini dinilai harus segera diatasi, agar masyarakat mulai membangun kesadarannya memilah sampah. 

"Ini harus segera diantisipasi dan dikondisikan agar masyarakat dapat memilah sampah. Jadi kalau sedikit sedikit kami bantu kemudian tidak dilakukan pilah sampah ya tidak ada selesai. Jadi dengan berbasis komunitas itu diharapkan bisa menyelesaikan," ujarnya.

Meski demikian, langkah pemkot patut diapresiasi karena telah melakukan berbagai upaya. 

Seperti menegakkan denda membuang sampah, ada gerakan mengolah limbah dan sampah dengan biopori ala Jogja atau Mbah Dirjo di tingkat RT. 

Program-progran seperti seperti itu diharapkan bisa berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

"Jangan sebentar lalu hilang itu jangan. Di DIY sudah sampah dipilah tingkat RT," jelasnya. 

Saat ini DLHK DIY juga tengah mengkptimalisasi 10 desa mandiri kelola sampah. Sattu desa yang sudah diawali berada di desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman. 

Desa selanjutnya seperti Sinduadi Sleman dan Sriharjo Bantul akan didampingi oleh perguruan tinggi UGM untuk membuat Perdes (Peraturan Desa). 

"Tidak lama lagi ada10 NGO segera memulai dengan pendampingan di masyarakatnya. Kita coba cari CSR lainnya di 2024 kami akan bantu lewat program jogja hijau," tambahnya. (tro)