Menjaga Keamanan DIY Sama Dengan Menjaga Perekonomian DIY

Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto ingatkan pentingnya menjaga keamanan di DIY. Sebab berbuat kejahatan di DIY sama saja dengan mematikan perekonomian masyarakat. 

Sebagai kota pelajar, DIY diuntungkan dengan kehadiran pelajar dan mahasiswa dari luar DIY. Predikat DIY sebagai kota pariwisata juga membuat wisatawan baik lokal maupun mancanegara berdatangan. 

Baca juga: KPH Purbodiningrat Lepas Kontingen Esport DIY ke BK PON XXI

"Sehingga menjaga keamanan di DIY ini mutlak dilakukan. Bayangkan saat COVID-19 dulu, tidak ada yang datang (berwisata ke DIY), perekonomian kita minus. Kalau ada satu kejahatan saja di DIY, orang akan ngerem. Yang mau berwisata mikir, yang mau menyekolahkan anaknya juga jadi khawatir," katanya dalam Jagongan Jaga Warga, Senin (11/09/2023). 

"Jadi yang harus kita ingat, berbuat kejahatan di Jogja sama dengan mematikan perekonomian rakyat di Jogja. Kalau menjaga keamanan Jogja itu sama dengan menjaga keberlanjutan hidup kita. Maka harus kita syukuri ekonomi kita ini bangkit," sambungnya. 

Eko mengakui tidak mudah menjaga keamanan di DIY, mengingat berbagai tantangan, seperti kejahatan jalanan, intoleransi, hingga terorisme. Sehingga diperlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk Jaga Warga dan masyarakat. 

Kelompok Jaga Warga memiliki peran besar untuk mengingatkan masyarakat. Di sisi lain, ia mendorong agar Satuan Polisi Pamong Praja hingga TNI/Polri untuk bertindak tegas dan terukur. 

"Tentu ini harus didukung oleh masyarakat juga. Dalam penegakan hukumnya Satpol PP punya kewenangan Perda Tantribum. Polisi dan tentara silahkan bertindak tegas dan terukur kalau ada yang membahayakan. Harus kerja bareng, Jaga Warga, masih ada Polisi Jaga Warga dan Satlinmas juga. Harus memastikan keamanan berbasis kampung,"ujarnya.

Sekretaris Satpol PP DIY, Arief Rachman Hakim menerangkan Satpol PP memiliki ke tugasan untuk membantu Gubernur dalam menjaga keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 

Namun pihaknya tidak bisa berjalan sendiri, untuk itu Satpol PP DIY bersinergi dengan berbagai pihak. Mulai dari Polda DIY, TNI, Basarnas, hingga masyarakat. 

"Karena kami punya keterbatasan, sehingga sinergi baik vertikal maupun horizontal kami lakukan. Kelompok Jaga Warfa ini jadi mitra pemerintah, menjadi intel di masyarakat. Sehingga kalau ada yang menyebabkan keresahan, ketidaknyamanan bisa diidentifikasi dan melaporkan," terangnya. 

Paniradya Pati Keistimewan DIY, Aris Eko Nugroho mengungkapkan salah satu tujuan UU Keistimewaan adalah mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Dana Keistimewaan pun telah digelontorkan untuk mewujudkan hal tersebut. 

"Saat ini konsentrasinya agak berbeda, kalau dulu berkaitan dengan COVID-19. Saat ini kami mengupayakan 41 kalurahan bisa menjadi Omah Jaga Warga. Sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan di tingkat bawah, sehingga tidak perlu sampai ke atas," ungkapnya. 

Aris menambahkan perlu kerja sama dari seluruh pihak untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman di DIY. Sebab peristiwa negatif yang terjadi di DIY akan berdampak pada citra DIY, baik sebagai kota pariwisata maupun kota pelajar. 

"Kalau pemerintah saja tentu tidak bisa, ini harus menjadi kolaborasi bersama. Kalau ada peristiwa negatif di DIY, kita sendiri yang rugi,"imbuhnya. (maw)