Lanjutan Soal Demo Sidorejo, Panewu Godean Angkat Suara 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Panewu Godean, Rohmiyanto angkat bicara soal unjuk rasa ratusan warga yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Sidorejo menuntut Kasi Jagabaya, Sri Wahyunarti mundur dari jabatannya.

Pamong tersebut diminta mundur karena diduga telah melakukan pungutan liar (Pungli) dan telah memalsu stempel hingga tandatangan Panewu dalam proses pengurusan sertifikat tanah.

Menurut Rohmiyanto, yang bersangkutan sudah membuat surat pernyataan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi. 

"Jadi gini, ketika dokumen janggal tentu kami koordinasi ke asal dari dokumen tadi di Kalurahan. Komunikasi seperti apa. Ternyata di Kalurahan kan yang mengampu Jagabaya sehingga ketika kami konfirmasi ternyata yang bersangkutan kok hari berikutnya kemudian (datang) ke Kapanewon dan mengakui itu (memalsu tandatangan)," kata dia, Selasa (5/9/2023). 

Diceritakan, terbongkarnya kasus pemalsuan ini bermula dari Jawatan Praja yang mengawal pertanahan di Kapanewon Godean melihat ada kejanggalan.

Baca juga: BREAKING NEWS : Warga Sidorejo Sleman Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tuntut Kasi Jagabaya Mundur

Selanjutnya, berkas dari Kalurahan Sidorejo tersebut dikonfirmasi kepada yang bersangkutan.

Ternyata saat dikonfirmasi, Jagabaya Kalurahan Sidorejo datang langsung dan mengakui perbuatannya.

Yakni memalsukan tiga hal berupa stempel, tandatangan sekaligus nama panewu Godean. 

Setelah mengakui perbuatannya, lanjut Rohmiyanto, pihaknya berinisiatif agar membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan pemalsuan dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Surat penyataan ditandatangani dan bermaterai.

Persoalan pemalsuan tandatangan dan stempel itu, oleh masyarakat Sidorejo dianggap fatal dan memancing amarah warga.

Ratusan warga yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Sidorejo menggelar aksi unjuk rasa menuntut pamong Jagabaya mundur. 

Rohmiyanto mengaku sudah menindaklanjuti tuntutan warga itu dengan berkomunikasi kepada pihak Kalurahan.

Sesuai ketentuan, Ia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap Pamong apalagi memberhentikannya. 

"Kita hanya bisa mendorong Pak Lurah untuk menindaklanjuti berkaitan dengan aksi atau aspirasi dari masyarakat," kata Rohmiyanto.

Pihak Kapanewon juga tidak akan membuat laporan soal pemalsuan itu.

Sebab, secara materi Rohmiyanto mengaku belum dirugikan.

Yang justru dirugikan adalah masyarakat yang terkena pungutan.

Di samping itu, Ia menganggap Pamong di Kalurahan sebagai anak sendiri sehingga siapapun yang melakukan kesalahan, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan porsinya.

Kendati demikian, jika mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) nomor 30 tahun 2022 tentang tata cara pemberian sanksi administrasi bagi Pamong Kalurahan, terhadap kasus pelanggaran berat bisa juga diberikan sanksi pemberhentian. 

"Pemberhentian ketika memang benar-benar ditemukan atau bisa dibuktikan bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat," katanya. 

Tribunjogja.com berusaha menginformasi persoalan ini kepada Kasi Jagabaya Kalurahan Sidorejo, Sri Wahyunarti.

Namun yang bersangkutan tidak berada di Kalurahan.

Kami juga mencoba menghubungi yang bersangkutan melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp.

Tetapi hingga berita ini ditulis, belum ada respon. 

Baca juga: Pemkab Sleman Libatkan Ohana Indonesia Susun RAD Bagi Penyandang Disabilitas

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ratusan warga, atas nama masyarakat peduli Sidorejo menggelar aksi demontrasi dengan mendatangi Balai Kalurahan setempat, Selasa (5/9/2023) siang.

Kedatangan ratusan warga untuk menggelar aksi lanjutan, menuntut Kasi Jagabaya Kalurahan Sidorejo, Sri Wahyunarti mundur dari jabatannya.

Sebab, diduga telah memalsukan stempel, tanda tangan dan nama Panewu Godean dalam proses pengurusan sertifikat tanah. 

"Tuntutan kami (Kasi Jagabaya) berhenti, mengundurkan diri atau kita berhentikan dengan tidak hormat," kata Koordinator Masyarakat Peduli Sidorejo, Sutrisno, Selasa. 

Menurut dia, Kasi Jagabaya, Sri Wahyunarti diduga telah melakukan pungutan kepada masyarakat dalam proses penyertifikatan tanah.

Pungutan tersebut diduga telah dilakukan berulang sejak tahun 2018.

Hal itu, kata Sutrisno, berdasarkan 18 bukti yang telah terkumpul dari masyarakat dengan total pungutan mencapai Rp 80 juta.( Tribunjogja.com )