Kejutan Warga Tileng Nyanyikan Lagu Ulang Tahun untuk Mbah Bardi yang Hadir Meninjau Pipanisasi

Dengan UMKM naik kelas maka itu sama dengan memperkuat keberadaannya dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

"Usaha mikro itu langsung menyerap angka pekerja. Dari sektor ini, perputaran transaksi, produksi dan distribusi berjalan cepat. Ada dampak instan bagi stabilitas ekonomi," kata Subardi dalam satu kesempatan dengan ratusan pelaku UMKM di Sleman.

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, pelaku UMKM didominasi usaha mikro dengan persentase 98,68 persen.

Angka tersebut memiliki daya serap tenaga kerja sekitar 89 persen . Dengan data ini, Indonesia memiliki basis ekonomi yang kuat.

Hanya saja, perlu perhatian ekstra agar sektor usaha mikro cepat naik kelas. Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah.

"Sektor terbesar dari UMKM adalah sektor mikro. Tetapi tidak semua pekerjanya sejahtera. Bagi saya ini perlu perhatian ekstra agar sektor mikro cepat naik kelas dan pekerjanya lebih sejahtera," tambah politisi Partai Nasdem ini.

Sejauh ini, lanjut Mbah Bardi, Komisi VI mendukung berbagai kebijakan relaksasi bagi UMKM, antara lain subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, insentif perpajakan.

Berbagai akses modal usaha juga diberikan secara beragam. Misal melalui Kredit Usaha Rakyat/KUR yang disalurkan perbankan, kredit Ultra Mikro yang disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank dan penyaluran dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Subardi juga terus mendampingi pelaku usaha mikro agar bisa mengakses berbagai kebijakan stimulus itu. Pendampingan dilakukan dengan program pelatihan dan pembuatan Nomor Induk Berusaha. Meski demikian, Subardi berharap pelaku usaha mampu berinovasi dan adaptif dengan perkembangan zaman.

"Saya konsen mengawal UMKM agar mendapat akses itu. Tetapi UMKM juga perlu inovasi. Produksinya harus berkualitas, paham marketing digital agar pemasarannya luas, dan penting juga beri kemudahan transaksi bagi konsumen," tutup Subardi.

Di sisi lain, Mbah Bardi berharap Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) diharapkan terus aktif mengawasi sekaligus menjamin persaingan usaha sehat.

Pengawasan ini merupakan bentuk kehadiran negara agar mencegah persaingan usaha dikuasai atau dikendalikan oleh pelaku tertentu, baik di pasar konvensional atau pasar digital.

“Dalam ekosistem usaha, KPPU menjadi wasit. KPPU berperan mengawasi dan menindak kegiatan bisnis yang menyimpang. KPPU perlu berperan aktif untuk melindungi pelaku usaha kecil dan masyarakat selaku konsumen,” kata Anggota DPR RI, Subardi dalam sosialisasi bersama KPPU bertajuk ‘Perlindungan Perjanjian Kemitraan dan Persaingan Usaha Sehat bagi UMKM’ akhir Agustus kemarin.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi besar untuk menopang ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Dari sektor ini, perputaran transaksi, produksi dan distribusi berjalan cepat. Ada dampak instan bagi stabilitas ekonomi di daerah hingga nasional.

Mengutip data dari Bappeda DIY, bahwa per Juli 2023 jumlah UMKM se-DIY mencapai 344.293. Dengan banyaknya UMKM, provinsi DIY memiliki basis ekonomi yang kuat. Subardi meminta eksistensi UMKM dilindungi agar tercipta persaingan usaha sehat dan berkualitas.