Realisasi PAD Gunungkidul Capai 45,7 Persen di Triwulan II 2023

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul hingga kini terus berupaya menggenjot perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi capaian sejauh ini belum mencapai separuh dari target.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Gunungkidul, Sujarwo mengatakan pada semester I 2023 ini realisasi PAD mencapai Rp116.518.573.719,00.

"Realisasi ini baru mencapai 45,7 persen dari target," ungkapnya pada wartawan, Senin (14/08/2023).

Menurut Sujarwo, tahun ini perolehan PAD Gunungkidul ditargetkan sebesar Rp254.472.937.009,00.

Perolehan berasal dari berbagai sektor seperti pajak daerah, retribusi, hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sejauh ini, pajak daerah menjadi penyumbang capaian terbesar sekitar 51,9 persen dari target.

Sedangkan retribusi dari 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyumbang 43,9 persen.

"Sektor lainnya menyumbang PAD sekitar 26,96 persen," kata Sujarwo.

Sektor lain yang dimaksud adalah sumber pendapatan yang sah secara aturan.

Seperti jasa giro, bunga bank, hingga denda pajak.

BKAD Gunungkidul pun juga berupaya mengejar tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari wajib pajak. Sebab tunggakannya terbilang besar.

Kepala Bidang Penagihan Pelayanan dan Pengendalian, BKAD Gunungkidul, Eli Martono, mengatakan tunggakan PBB-P2 mencapai Rp21 Miliar. Tunggakan ini terhitung hingga akhir 2022 lalu.

"Tunggakan ini merupakan piutang sejak 1995," jelas Eli.

Piutang tersebut sebelumnya dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pengelolaannya kemudian dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul sejak 2014.