Pemda DIY Kembali Raih Opini WTP dari BPK, DPRD DIY Berikan Catatan Khsusus

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun anggaran 2022.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DIY, Rany Widayati mengatakan, fraksinya mengapresiasi kinerja Pemda DIY yang telah mendapatkan predikat opini WTP dari BPK selama 13 kali berturut-turut.

Menurutnya, predikat ini harus terus dipertahankan dengan tetap meningkatkan tata kelola keuangan yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: Ini Penjelasan Disdikpora Kota Yogyakarta Soal Keluhan Sulitnya Mengakses Sistem PPDB SMP

Dia pun menyoroti serapan anggaran yang belum berhasil menyentuh angka 100 persen.

“Sementara, pada sektor belanja di tahun 2022, belum memenuhi target yang diharapkan. Ini karena capaian realisasi belanja daerah sebesar 92,69 persen. Pertanyaan kami, mengapa tidak bisa mencapai 100 persen? Faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut?” ungkap Rany dalam rapat paripurna di DPRD DIY, Selasa (13/6/2023).

Rany menambahkan, Fraksi Golkar pun mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY dalam mengelola keuangan daerah yang adil, transparan dan akuntabel.

Hal ini tentu dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan miskin. Selanjutnya, Pemda DIY diharapkan bisa segera menindaklanjuti secepatnya semua temuan BPK pada LHP tahun 2022.

“Pemda DIY juga perlu melakukan optimalisasi penggunaan dana keistimewaan DIY untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pemda DIY perlu melakukan inventarisasi dan optimalisasi pengelolaan atas aset-aset daerah,” imbuhnya.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD DIY, Sinarbiyatnujanat juga mengungkapkan apresiasi fraksinya terhadap raihan Opini WTP oleh Pemda DIY untuk ke-13 kalinya berturut-turut.

“Kami berharap semoga prestasi ini dapat diraih kembali pada periode selanjutnya, dan mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY,” imbuhnya.

Juru Bicara Fraksi Nasdem, PSI dan PD, Stevanus Handoko mengatakan, fraksinya pun mengapresiasi kinerja Pemda DIY yang tidak bisa dipungkiri jika dampak pandemi Covid-19 hingga saat ini masih terasa. Kondisi ini tentu masih sangat berpengaruh, khususnya terhadap kondisi perekonomian DIY.

“Meskipun demikian, kita patut bersyukur bahwa pemulihan ekonomi sudah mulai menunjukkan perbaikan. Kami mencermati bahwa ketercapaian realisasi pendapatan ditopang dari pencapaian daerah tahun 2020,” ungkapnya.

Stevanus menuturkan, fraksinya pun mencatat, meskipun dalam pelaporan tidak menemukan informasi tentang penyimpangan maupun hambatan selama pelaksanaan APBD 2022, tapi pihaknya berkeyakinan bahwa dalam pelaksanaannya, pasti menemukan berbagai macam kendala yang tidak ringan.

Untuk itu ke depan, pihaknya berpandangan sebaiknya hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan anggaran harus dilaporkan secara faktual dalam laporan pertanggungjawaban.

“Ini supaya DPRD dapat memahami secara utuh dan proporsional atas berbagai hambatan yang ditemui di lapangan. Jadi Pemda DIY tidak hanya melaporkan soal keuangannya saja, tapi juga ada narasi-narasi penting terkait hambatan yang terjadi di lapangan,” imbuhnya. (tro)