Pemkab Sleman Gelar Workshop untuk Tingkatkan Integritas ASN 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN – Untuk meningkatkan kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kabupaten Sleman menggelar Workshop Penguatan Kompetensi dan Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Kamis (9/3/2023). 

Bertempat di Aula lantai 3 Kantor Bupati Sleman, kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto dan Asisten Komisioner KASN, I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyampaikan kegiatan tersebut menjadi sarana yang tepat untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, dan netralitas ASN, sekaligus dimaksudkan untuk membangun budaya kerja JPT Pratama. 

Baca juga: Misteri Mayat Perempuan di Gunung Salak, Ditutupi Payung dan Tinggal Tengkorak

Hal itu pun dilakukan, mengingat JPT Pratama memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan.

“Kita sadari bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat, menuntut birokrasi dan ASN untuk mampu merespon dengan cepat mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, setiap program, kebijakan dan layanan yang dijalankan harus dapat dirasakan oleh masyarakat dengan efektif dan efisien,” kata Bupati melalui keterangan resminya. 

Bupati juga mengingatkan, agar ASN selalu menjaga fitrah sebagai pelayan publik yang netral, obyektif, dan adil. 

Sehingga, ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Sleman dapat meningkatkan kekompakan dalam memegang prinsip netralitas. Dengan begitu, diharapkan ASN Kabupaten Sleman dapat menjalankan pemerintah dan pembangunan dengan baik dan amanah.

Sementara itu, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Agus Pramusinto menjelaskan, bahwa ASN perlu menjaga netralitasnya dalam bekerja. 

Terlebih lagi menjelang tahun politik 2024, ASN diharap dapat fokus dalam melayani masyarakat dan mengesampingkan keberpihakan politik. Agus mengingatkan, jangan sampai kepentingan pribadi memberi pengaruh negatif pada proses pelayanan publik.

“Bapak ibu tidak akan terganggu hak pilihnya, silahkan untuk digunakan namun hanya di dalam bilik suara saja. Di luar itu, mari kita jaga bersama netralitas kita sebagai pelayan publik,” ucap Agus.

Agus melanjutkan, untuk mencegah terjadinya tindak keberpihakan politik, KASN telah melakukan beberapa tindak pencegahan seperti, pelaporan ke Presiden dan Mendagri tentang “Daftar Hitam” JPT Pelanggar Netralitas, penyusunan SE netralitas bagi tenaga honorer bersama Kemenpan RB, Sosialisasi SKB, dan Koodinasi dengan Kemendagri terkait upaya penegakan netralitas dan kebijakan yang perlu dirumuskan. (Nei)