Disnakertrans Bantul Samakan Persepsi Pengawas Lapangan dalam Program Padat Karya 2023

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Tahapan program Padat Karya di Bantul telah bergulir dan sebelum melaksanakan pembangunan fisik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul telah mengadakan berbagai kegiatan rapat koordinasi dan bimtek (bimbingan teknis).

Salah satunya adalah rapat koordinasi dengan pengawas lapangan (PL) yang digelar pada Rabu (22/2/2023).
 
Kepala Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti mengatakan rapat koordinasi ini diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan fisik yang rencananya dilaksanakan secara serentak pada 20 Maret 2023 mendatang.

Baca juga: Daop 6 Yogyakarta Pasang Speed Bump di Perlintasan Kereta Api Sentolo-Rewulu Kulon Progo

Ia mengatakan rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pengawas lapangan yang merupakan perpanjangan tangan dinas.

Para PL yang terdiri dari unsur ASN dan masyarakat ini akan mengawasi pekerjaan selama 21 hari.

“Agar  tidak ada miskomunikasi, dia nanti yang mewakili dinas dalam proses pelaksanaan fisik, sehingga saat ada kendala di lokasi nanti mereka akan gercep (gerak cepat) bekerjasama dengan ketua kelompok untuk sigap menyelesaikannya,”

Jika masalah itu dibiarkan tentu akan menghambat pelaksanaan kegiatan. Maka dari itu ia berpesan kepada PL untuk segera berkoordinasi dengan ketua kelompok di tempat mereka ditugaskan.

Istirul juga menyatakan bahwa masing-masing PL telah dibekali dengan gambar rancangan proyek yang akan dikerjakan di tempat mereka bertugas. Sebelum proses pengerjaan, PL harus memberikan laporan terkait material yang dikirim.  

“Mereka (PL) harus tahu sistem pelaksanaan fisik di lokasi, mereka harus tahu berapa volume yang harus dikerjakan di masing-masing lokasi, spesifiaksi seperti apa dan kendala yang dihadapi seperti apa,” ucapnya.

PL harus mencocokan pekerjaan dengan gambar yang ada. Istirul menekankan bahwa fisik yang dibangun, kualitasnya tidak boleh asal-asalan.

“Misalnya, kalau cor jangan sampai ketebalannya kurang dari 10 cm. Kalau dibuat lebih bagus, boleh. Tetapi kekurangan material ditambah secara swadaya oleh masyarakat,” imbuhnya.  

Lebih lanjut, sesuai arahan Presiden, semua pihak saat ini dituntut menerapkan birokrasi yang lincah. Maka dari itu PL juga harus tertib administrasi termasuk dalam pembuatan SPJ (surat pertanggung jawaban).

Baca juga: Setiap Orang Harus Membangun Piramidanya, Jangan Stagnan

“SPJ harus dikoordinasikan dengan kelompok, sebelum ditandatangani, tolong namanya diteliti dulu. Sehingga ketika sudah tertandatangani bisa langsung proses pentransferan upah HOK (hari orang kerja). Setelah selesai pekerjaan, uang baru ditransfer melalui rekening salah satu pekerja padat karya,” tandasnya.

Adapun proses pengerjaan fisik padat karya ini dilaksanakan serentak pada 20 Maret di 238 lokasi.

Jumlah tersebut terdiri dari 153 lokasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul dan 84 lokasi dari APBD DIY melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Anggaran di 238 lokasi itu senilai Rp 100 juta per lokasi.

Sedangkan padat karya dengan anggaran Rp 200 juta per lokasi yang bersumber BKK APBD DIY  dengan jumlah 117 lokasi akan digelar setelah Lebaran. (nto)