DPUPKP Bantul Akan Perbaiki 139 RTLH di Tahun 2023

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemkab Bantul melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) mencatat jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Bantul di tahun 2023 mencapai 2.700 rumah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 139 rumah akan diperbaiki di tahun ini.  

Kepala  DPUPKP Bantul Aris Suharyanta menjelaskan, untuk memperbaiki RTLH pihaknya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul tahun 2023  sebesar Rp 2,7 miliar.

Baca juga: RAMALAN SHIO Besok Minggu 5 Februari 2023: Shio Naga Kesepian, Shio Monyet Serakah

“Anggaran sebesar Rp 2,7 miliar akan dialokasikan kepada 139 rumah dengan nilai per titiknya mencapai Rp 20 juta,” ucapnya Sabtu (4/2/2023).

Sementara itu, di tahun kemarin ada 517 unit RTLH yang telah ditangani. Jumlah itu terwujud atas sinergitas Pemerintah Pusat, Pemda DIY dan Pemkab Bantul Tahun 2022 telah berhasil memfasilitasi Pembangunan Baru (PB) dan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya sebanyak 517 unit rumah di Kabupaten Bantul.

Rinciannya adalah sebanyak 35 Unit PK dari program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kementerian PUPR, 132 unit PB dengan sumber dana Dana Alokasi Khusus, 200 unit PB dan PK dari Pemda DIY serta 150 unit PK dari APBD Kabupaten Bantul.

Lebih lanjut, Aris juga menambahkan bahwa selain masih banyaknya RTLH, di Kabupaten Bantul juga masih terdapat kawasan kumuh yang luasnya mencapai 330,6 hektar.

Baik RTLH maupun kawasan kumuh rata-rata berada di daerah penyangga kota, yakni Kapanewon Banguntapan, Kasihan, Sedayu, Sewon, Piyungan, dan Pajangan.

Terkait dengan upaya pengentasan kawasan kumuh di Bantul, Pemkab Bantul telah menggandeng lembaga Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bantul yang bekerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketua Forum Komunikasi BKM Bantul Putra Setiyarta mengungkapkan, yang menjadi prioritas penanganan kawasan kumuh dari Kementerian PUPR tahun ini ada di tiga kalurahan. Ketiga kalurahan tersebut, yakni Panggungharjo (Kapanewon Sewon) seluas sekitar 29,6 hektar, kemudian Kalurahan Pendowoharjo (Kapanewon Sewon) sekitar 4 hektar, dan Kalurahan Bangunjiwo (Kapanewon Kasihan) sekitar 3 hektar.

“Ketiga kalurahan ini yang akan ditangani oleh Kementerian PUPR melalui sisa anggaran 2023. Selebihnya akan ditangani pada 2024 mendatang karena membutuhkan anggaran besar dengan asumsi per hektar minimal Rp1 miliar,” ujarnya.

Baca juga: NASIB ASMARA Menurut Ramalan Zodiak Besok Minggu 5 Februari 2023: Ada Aries Virgo Capricorn Scorpio

Dalam kesempatan itu Putra juga mengatakan bahwa BKM menjalankan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menurutnya program tersebut sejalan dengan visi misi Bupati Bantul yakni mewujudkan Bantul yang harmonis dan sejahtera, salah satunya dengan membebaskan Bantul dari kumuh.

BKM bersama pemerintah kalurahan tengah menyusun Detail Engineering Desain (DED). Ditargetkan, DED tersebut selesai di akhir Januari ini dan pembangunan fisik diharapkan dapat dilakukan pada Maret-April mendatang yang pengerjaannya melibatkan masyarakat.

“Sebagian besar kawasan kumuh yang ditangani tahun ini adalah bantaran sungai seperti bantaran sungai Winongo dan sungai Gajahwong,” tandasnya. (nto)