DIY Provinsi Termiskin di Jawa, Ini Tanggapan Sri Sultan Hamengku Buwono X

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengomentari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan DI Yogyakarta sebagai provinsi termiskin di Jawa.

Sultan HB X menjelaskan, jika mengacu data BPS, persentase penduduk miskin di DIY mencapai sekitar 11 persen.

Sementara itu, Jawa Tengah jumlahnya lebih rendah di angka 10,9 persen.

Kemiskinan di Yogya secara persentase memang lebih tinggi dari Jateng.

Namun dari sisi jumlah, angka kemiskinan di Jateng jauh lebih tinggi.

"Ya, Yogya 11 persen kalau penduduk 3,7 juta (jiwa) ya kira-kira 400 ribu. Tapi kalau Jawa Tengah 9 persen (saja) memang lebih rendah (secara persentase) ning (tapi) kalinya, kan, 36 juta (jiwa). Berarti kalau penduduknya 30 juta saja kali 9 persen, kan, 2,7 juta (jiwa yang hidup miskin)," kata Sri Sultan kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Rabu (25/1/2023).

Lebih lanjut, Raja Keraton Yogyakarta ini menganggap tingkat kemiskinan di DIY tidak bisa hanya dilihat dari angka statistik saja karena masyarakat di wilayah ini memiliki ciri khas tersendiri.

Misalnya, banyak warga yang memiliki aset seperti hewan ternak dan hasil pertanian, tapi aset-aset tersebut tidak menjadi indikator penghitungan kemiskinan.

Pemda DIY pun sudah berupaya menangani kemiskinan dengan memberikan bantuan uang tunai.

Namun ketika mendapatkan bantuan pun belanja untuk konsumsi masyarakat tidak mengalami peningkatan sehingga tingkat konsumsi warga tetap berada di bawah garis kemiskinan.

"Misalnya gini Rp 480 ribu (biaya konsumsi warga miskin per bulan), saya kasih Rp 100 ribu dengan harapan, kan, mengeluarkan 1 bulan Rp 480 ribu dengan saya kasih Rp 100 ribu itu dikonsumsi berarti pengeluarannya jadi Rp 580 ribu," ucap Sultan.

"Kalau Rp 100 ribu tidak dikonsumsi, untuk barang lain atau disimpan, tidak dikonsumsi, ya, pengeluarannya tetap kurang dari tambahan Rp 100 ribu (masih Rp 480 ribu dan masuk kategori miskin)," sambung Sultan.

Selain itu, biaya konsumsi masyarakat Yogya juga lebih kecil dibanding daerah lain karena harga makanan yang relatif murah.

Hal itu dianggap menjadi masalah secara statistik karena penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

"Berarti ada sesuatu yang sifatnya anomali, kan gitu. Mungkin pola kebijakan itu berlaku seluruh Indonesia. Tapi di Yogya terjadi anomali seperti itu. Tapi, kan, BPS tidak bisa ngubah hanya untuk DIY (menghitung aset)," ujar Sultan.