Hiswana Migas DIY Minta Pemda DIY Naikan HET Gas Elpiji 3 Kilogram

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas ( Hiswana Migas ) DIY meminta pemerintah DIY segera menyesuaikan harga jual eceran (HJE) gas elpiji subsidi di awal tahun ini.

Usulan itu muncul lantaran kondisi di lapangan, terutama di toko kelontong tak sedikit menjual gas elpiji subsidi melebihi ketentuan.

Sebagaimana banyak diberitakan, wilayah Jawa Barat dan Bali sudah lebih dulu menaikan harga gas elpiji subsidi.

Hiswana Migas DIY khawatir stok LPG 3 Kilogram di DIY akan dialihkan ke wilayah yang saat ini sudah melakukan penyesuaian harga.

"Tentunya gini, dengan adanya kenaikan itu tentunya wilayah-wilayah di sekitar dari Jabar dan Bali, dalam hal ini Jawa Tengah dan Jawa Timur (termasuk DIY) ya mau enggak mau harus ikut menyesuaikan dengan daerah yang sudah menaikkan itu," kata Dewan Pertimbangan Hiswana Migas DIY Siswanto, Kamis (19/1/2023).

Baca juga: Ini Syarat Pembelian Gas Elpiji 3 Kg Mulai 2023, Wajib Tunjukan KTP, Warung Kecil tak Boleh "Ngecer"

"Daripada nanti barang-barangnya lari ke daerah-daerah yang harganya sudah naik. Karena hukum dagangnya kan gitu," sambung Siswanto.

Di Bali LPG 3 Kilogram mengalami penyesuaian harga menjadi Rp18.000 sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan pergub setempat.

Sebelumnya HET LPG 3 Kilogram di sana hanya Rp14.500 pada 2014.

"Oleh sebab itu dimungkinkan dengan sudah adanya kenaikan segala macam, Jawa Tengah tentunya juga pasti akan menaikkan juga. Kenaikan itu sebetulnya melegalkan harga yang ada di pasaran sekarang ini. Kan harganya sekitar Rp18 sampai 19 ribu ya, ya tentunya HET sekitar itu, cuma permasalahannya kalau misal nanti harga itu segitu, memang dimungkinkan nanti di tingkat masyarakat naik," terang dia.

Tetapi menurut Siswanto diperlukan peran pemerintah daerah untuk meminimalisir terjadinya ketimpangan harga LGP 3 Kilogram setelah HET terbaru ditentukan.

Pemerintah daerah diminta melalukan pengawasan di lapangan apabila usulan penyesuaian HET LPG 3 Kilogram itu dapat diakomodir.

"Pemda itu berperan dalam hal pengawasan agar peraturan pemda baik Bupati atau Gubernur ditaati itu tentunya juga harus ada pengawasan terhadap adanya perubahan harga itu," tegasnya.

Hiswana menuturkan, harga LPG 3 Kilogram di DIY mau tidak mau harus menyesuaikan daerah-daerah lainnya.

"Sekarang Jabar dan daerah lain berapa ya udah kita sesuaikan itu daripada barang kita itu lari ke daerah lain. Kita menyesuaikan saja dengan daerah lain agar barang-barang tidak lari ke daerah lain," ujarnya.

Selain persoalan diatas, Hiswana Migas DIY juga menyayangkan adanya toko yang menjual LPG subsidi dengan harga Rp25 ribu.

Kondisi itu mereka jumpai saat pihak Hiswana Migas melakukan kunjungan ke Gunungkidul.

"Kenapa itu kok tinggi (harganya), ya karena dia ngambilnya agak jauh dan dia ngambilnya juga kemungkinan tidak dari pangkalan, kemungkinan dari warung jadi sudah dieret itu, oleh sebab itu pemerintah sekarang ini minta supaya pendistrubusian LGP 3 Kg itu benar-benar sampai kepada masyarakat," terang dia. 

Oleh sebab itu pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah mewajibkan pembeli LPG subsidi harus menunjukan KTP.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY Syam Arjayanti menanggapi, pemerintah DIY tak ingin tergesa-gesa melakukan penyesuaian harga.

Salah satu alasannya karena kondisi ekonomi saat ini masih belum stabil sebab daya beli masyarakat di DIY masih rendah.

Baca juga: Hiswana Migas Sebut Ketersediaan Gas Elpiji 3 Kg di DIY Mencukupi Selama Libur Nataru

"Kami tidak ingintergesa-gesa artinya kami masih akan lebih mendalami kembali dengan penyesuaian harga ini. Jangan sampai nanti kami keluarkan ini, malah harga di lapangan naik lagi. Ini yang kami khawatirkan seperti itu," kata Syam.

Meski begitu pihaknya sudah membahas rencana penyesuaian HET gas LPG 3 Kilogram bersama Hiswana Migas DIY.

"Memang di DIY baru dirapatkan, terus ya beberapa kali ada koordinasi, ini kan menindaklanjuti usulan dari Hiswana itu karena di lapangan kenyataan harga gas LPG 3 kg itu rata-rata sudah di atas yang ditentukan dari Pemda DIY," jelasnya.

Pertimbangan lain belum disetujuinya usulan penyesuaian harga LPG 3 Kilogram lantaran pemerintah DIY masih memantau angka inlfasi daerah.

"Yang perlu juga kami perhatikan adalah angka inflasi kita (DIY) juga masih tinggi ya. Ini yang menjadi salah satu juga faktor yang akan kami lihat kembali kedalamannya, nanti perkembangannya seperti apa, sambil kami melakukan koordinasi, kajian terkait hal itu, kemudian daya beli masyarakat, kemudian margin yang wajar itu seperti apa," terang dia. ( Tribunjogja.com )