Rusuh di Brasilia, Lula da Silva Minta Kekuatan Federal Bertindak

TRIBUNJOGJA.COM, BRASILIA - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengumumkan keadaan darurat di Distrik Federal Brasilia.

Keputusan diambil setelah ribuan pendukung pendahulunya dari sayap kanan, Jair Bolsonaro, menyerbu Gedung Kongres, Mahkamah Agung, dan Istana Kepresidenan Planalto.

Pemberontakan dan kerusuhan di Brasilia ini mirip dengan kejadian saat Donald Trump membiarkan pendukungnya menyerbu Capitol Hill, setelah tak menerima kekalahan dari Joe Biden.

Lua da Silva, pemimpin sayap kiri, yang dilantik minggu lalu, menunjuk Menteri Kehakiman Ricardo Garcia Capelli untuk memimpin intervensi kekuatan federal.

Perintah Lula memberi Capelli kekuatan untuk meminta badan sipil dan militer untuk sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan intervensi.

Setelah bentrokan berjam-jam, polisi anti huru hara yang menggunakan gas air mata dan meriam air berhasil menguasai kembali gedung-gedung pemerintah pada Minggu malam waktu setempat.

Pihak berwenang mengumumkan setidaknya 300 orang ditahan. Menteri Kehakiman memperingatkan penangkapan akan berlanjut.

Penyelidik mencoba mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai tindakan terorisme dan percobaan kudeta.

Baca juga: Analisis Pakar : Kemenangan Lula da Silva di Brazil Pukulan bagi Ambisi Amerika

Baca juga: Lula da Silva Dilantik Jadi Presiden Brasil, Siap Kerjasama dengan Rusia

Baca juga: Lula da Silva Batalkan Swastanisasi 8 BUMN Brasil, Selamatkan Hutan Amazon

Namun, perintah darurat tetap berlaku hingga akhir bulan. Cakupan perintah tersebut terbatas pada Distrik Federal Brasilia.

Tujuannya, mengakhiri gangguan serius terhadap ketertiban umum di Negara Bagian di Distrik Federal, yang ditandai dengan tindakan kekerasan dan invasi gedung-gedung publik.

Guna mencapai tujuan itu, Capelli dapat meminta bantuan keuangan, teknologi, struktur, dan sumber daya manusia Distrik Federal, tidak terbatas, militer dan polisi, tapi sesuai kebutuhan.

Pada pidato nasionalnya, Lula mengancam semua yang memicu kekacauan akan membayarnya dengan proses hukum.

Lula berjanji mengungkap siapa pemodal dari kerumunan pengunjuk rasa, yang sebagian besar mengenakan pakaian yang serasi dengan warna dari bendera Brasil.

Mereka menerobos barikade dan masuk ke gedung-gedung pemerintah. Sebagian merusak property dan menyerang apparat keamanan.

Lula mencela para demonstran sebagai pengacau dan fasis, menuduh Bolsonaro memenuhi kepala mereka dengan ekstremisme.

Pendukung mantan pemimpin itu telah melakukan demonstrasi yang kacau sejak dia kalah dalam pemilihan dekat dengan saingan kirinya pada bulan Oktober.

Massa memblokir jalan, membakar kendaraan, dan pada satu titik bahkan mengepung fasilitas militer untuk mencoba meyakinkan tentara di dalamnya untuk mengembalikan Bolsonaro.

Bolsonaro meninggalkan Brasil beberapa hari sebelum upacara serah terima tradisional dari presiden pendahulu ke Lula da Silva ke kursi kepresidenan.

Bolsonaro yang terbang ke Florida, AS, di daerah Donald Trump tinggal, mengatakan kekalahannya dirinya tidak adil.

Lula da Silva menyalahkan apa yang dia gambarkan sebagai kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada musuh bebuyutannya.

Perkembangan lain, Hakim Mahkamah Agung Brasil Alexandre de Moraes mencopot Gubernur Distrik Federal Brasilia, Ibaneis Rocha, dari jabatannya selama 90 hari terkait kerusuhan.

Hakim MA meyakini, kerusuhan seperti itu hanya dapat terjadi dengan persetujuan dan bahkan ada  partisipasi efektif otoritas yang kompeten.

Menurut hakim, Ibaneis tidak hanya membuat pernyataan publik yang membela demonstrasi politik bebas palsu di Brasilia.

Ia juga mengabaikan semua seruan pihak berwenang untuk melaksanakan rencana keamanan.

“Tindakan para perusuh itu tercela,” kata Moraes, sambil berjanji mereka yang mendalangi dan mengambil bagian dalam acara tersebut akan dimintai pertanggungjawaban.

“Demokrasi Brasil tidak akan terguncang, apalagi dihancurkan, oleh penjahat teroris,” tegas hakim tersebut.

Moraes memutuskan kamp-kamp di luar pangkalan militer yang didirikan oleh pengunjuk rasa pro-Bolsonaro harus disingkirkan dalam waktu 24 jam.

Ia juga memerintahkan platform media sosial Facebook, Twitter, dan TikTok untuk memblokir akun pengguna yang menyebarkan konten provokasi.(Tribunjogja.com/RussiaToday/xna)