Kritik Sikap PDIP Soal Reshuffle Kabinet, Bawono Kumoro: Dikte Terhadap Presiden

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Desakan politisi PDIP kepada Presiden Jokowi untuk mereshuffle menteri dari Partai Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju mendapatkan kritik dari Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro.

Menurutnya, sikap PDI Perjuangan yang terus mendorong presiden agar mengevaluasi menteri-menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju tidak etis.

Reshuffle kabinet menurut Bawono merupakan hak prerogratif seorang presiden.

"Ini seperti melakukan dikte terhadap presiden dan tidak menghormati hak prerogatif presiden," ujarnya seperti yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (4/1/2022).

Bawono menilai, Partai Nasdem memiliki hak untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) Pemilu 2024 meski saat ini masuk dalam kabinet.

Sebabnya, komitmen Nasdem untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amien hanya sampai masa jabatan presiden dan wakil presiden itu berakhir pada 2024.

Sementara untuk Pilpres 2024, Partai Nasdem tentunya memilik hak untuk mencalonkan calonnya sendiri karena sudah tidak lagi terikat dengan koalisi.

"Itu merupakan bagian hak politik dari Partai Nasdem sebagai partai politik untuk ajukan bakal calon presiden," jelasnya.

Baca juga: Soal Desakan Reshuffle Kabinet, Sekjen Nasdem: Ada Politisi Coba Intervensi Hak Prerogratif Presiden

Menurut Bawono, deklarasi pencapresan Anies Baswedan tak bisa dijadikan landasan untuk menilai apakah Nasdem masih sejalan dengan pemerintahan Jokowi atau tidak.

Seharusnya, penilaian ini didasarkan dari komitmen para menteri Nasdem dalam menjalankan program-program pemerintahan.

Bawono menduga, kekehnya PDI-P agar menteri-menteri Nasdem dievaluasi tak lepas dari langkah partai pimpinan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Sejak Nasdem bermanuver, partai banteng tak henti-hentinya menyentil, menyerang, dan puncaknya menggulirkan wacana reshuffle.

"Memang tidak dapat dimungkiri sekali, PDI Perjuangan sangat tidak suka sekali dengan sikap Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," ucapnya.

Bawono menambahkan, reshuffle umumnya memang mempertimbangkan dua hal, yakni kinerja menteri atau politik.

Melihat dinamika terkini, dorongan PDI-P agar presiden merombak menteri dari Nasdem cenderung mengarah ke faktor politik.

"Apabila nanti reshuffle kabinet dilakukan oleh presiden menggusur pos kementerian yang dihuni oleh politisi Partai Nasdem, maka pertimbangan politik jauh lebih dikedepankan oleh presiden ketimbang pertimbangan kinerja," tutur dia. (*)