Berita Jogja Hari Ini
Jalan Perwakilan Kota Yogya 'Dibersihkan' 31 Desember 2022, Pedagang Sebut Belum Ada Titik Temu
Para pedagang Jalan Perwakilan, Kota Yogyakarta, menolak wacana relokasi yang sesuai rencana bakal dilakukan pada 31 Desember 2022.
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM - Para pedagang Jalan Perwakilan , Kota Yogyakarta , menolak wacana relokasi yang sesuai rencana bakal dilakukan pada 31 Desember 2022.
Di samping belum ada kepastian soal tempat relokasi, momentum libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) pun teramat sayang dilewatkan.
Sebagai informasi, upaya relokasi itu merupakan dampak dari rencana Pemda DIY membangun Jogja Planning Gallery (JPG), yang segera direalisasikan di Gedung DPRD DIY.
Rencananya, tempat berkantornya para wakil rakyat di tingkat provinsi itu, akan diubah sebagai ruang pentas seni sekaligus galeri.
Baca juga: Keluh Kesah Pedagang di Jalan Perwakilan Malioboro, Sudah Bayar Uang Sewa Tapi Lapak Bakal Digusur
Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP), Adi Kusuma Putra Suryawan mengungkapkan, sampai dengan sosialisasi terakhir, Kamis (22/12/2022), titik temu solutif tidak kunjung diperoleh.
Sementara, Pemkot Yogyakarta tetap bersikukuh penggusuran bakal dilakukan pada 31 Desember 2022.
"Padahal, ada ratusan pelaku usaha yang mencari nafkah di sini. Semua harus menghidupi keluarganya. Kami sudah melakukan pendataan, dan hasilnya kami serahkan ke Pemkot Yogyakarta ," urainya.
Oleh sebab itu, dirinya pun mempertanyakan urgensi penataan yang harus dilangsungkan pada momentum libur panjang akhir tahun.
Terlebih, sampai sejauh ini, paguyubannya sama sekali belum pernah mendapat penjelasan dari Pemkot maupun Pemda DIY, terkait grand design Jogja Planning Gallery (JPG).
"Makanya, kami ingin ada pertemuan lagi dengan pemerintah. Kami ingin tahu, detailnya JPG itu seperti apa, kok harus sekarang (pindahnya). Harapan kami, masyarakat dapat dilibatkan," ungkapnya.
"Dibuka saja grand design ke masyarakat, ya, karena sampai sekarang kami tidak paham, sosilisasinya juga belum ada. Dispertaru hanya jadi eksekutor, katanya, saat ditanya soal grand design, mereka tidak kasih jawaban apa-apa selama ini," imbuh Adi.
Secara prinsip, para pedagang sama sekali tidak menolak proyek fisik di sirip Malioboro tersebut.
Tapi, ia meminta, supaya pemerintah dapat menyampaikan ihwal pekerjaan itu secara gamblang.
Terutama, pada pihak-pihak yang terdampak langsung dan terancam masa depan serta mata pencahariannya.
Baca juga: Pemkot Yogyakarta Siapkan Tempat Relokasi untuk Pedagang Jalan Perwakilan
"Kami tidak menolak, kami setuju dengan program-program pemerintah. Tetapi, kami ingin dimanusiakan, dikasih waktu dan kejelasan," tambahnya.