BPJS Kesehatan Fokus Bahas Peningkatan Anti Fraud pada JKN dalam Seminar Internasional di Magelang

Kecurangan dalam bidang kesehatan perlu ditangani bersama melalui mekanisme pencegahan dan penanganan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Tribun Jogja/ Nanda Sagita Ginting
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti (tengah) saat memberikan keterangan pada awak media di Hotel Plataran Magelang, Kamis (08/12/2022) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar seminar internasional bertemakan "Fraud in Social Insurance: Prevention, Detection and Elimination” di Magelang, Kamis (08/12/2022).

Kegiatan ini sebagai upaya untuk menjaga kualitas pelayanan dan kesinambungan  program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Serta, memastikan pelaksanaan program dapat berjalan  dengan efektif dan efisien melalui upaya untuk mencegah kerugian Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan akibat kecurangan (fraud).

Seminar internasional dihadiri oleh negara-negara anggota dari International Social Security Association (ISSA), Joint Learning Network (JLN), dan juga ASEAN Social Security  Association (ASSA).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, di Indonesia sudah mulai menangani fraud mulai dari membangun siklus pencegahan  kecurangan meliputi tindakan preventif, tindakan deteksi terhadap potensi terjadinya kecurangan dan  tindakan penanganan. 

"Hal ini dilakukan melalui penerbitan regulasi, membangun sistem pendeteksian  melalui pemanfaatan teknologi, hingga penerapan sanksi,” katanya usai kegiatan pada Kamis (08/12/2022).

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan sendiri telah menyusun kebijakan dan pedoman, pengembangan budaya pencegahan kecurangan.

Serta, pengembangan pelayanan kesehatan yang  berorientasi kepada kendali mutu dan kendali biaya dan pembentukan tim pencegahan kecurangan.

"Beberapa negara penanganan terhadap fraud sudah berjalan  dengan sangat baik, termasuk mereka yang mengikuti seminar ini,"ujarnya.

Namun ia mengungkapkan dalam pengimplementasian pencegahan kecurangan  tentunya tidak mudah dan membutuhkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak.

Dan tentunya juga dukungan regulasi dari pemerintah. Selain itu, yang perlu diwaspadai adalah perilaku curang merupakan perbuatan yang dapat menular. 

"Jika pelaku kecurangan tidak terdeteksi dan tidak ditindak, maka akan menjadi contoh bagi pihak lain  untuk melakukan kecurangan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Alexander Marwata, mengungkapkan KPK menaruh perhatian terhadap sektor kesehatan termasuk dalam pengelolaan Program JKN. 

Menurut Marwata, sektor kesehatan adalah hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, melibatkan anggaran kesehatan yang makin besar yaitu mencapai 5 persen dari APBN dan berpotensi penyimpangan di fasilitas kesehatan.

“Sejak munculnya JKN mengubah tren korupsi di bidang kesehatan. Sebelum tahun 2014 pengadaan alat kesehatan, sarana prasarana dan obat paling banyak dikorupsi. Setelah ada Program JKN bergeser jadi penyalahgunaan penjaminan layanan kesehatan, meskipun secara nilai masih kecil. Namun karena ada potensi dilakukan secara masif dan sistemik ini patut diwaspadai,” kata Marwata.

Kecurangan dalam bidang kesehatan perlu ditangani bersama melalui mekanisme pencegahan dan penanganan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 

KPK mengimbau para pelaku JKN untuk dapat mengoptimalkan pembangunan budaya anti-fraud dan komitmen dari pimpinan serta institusi adalah kunci utama dan pencegahan tidak pidana korupsi. 

“KPK juga telah menginisiasi pembangunan ekosistem yang berintegritas dengan stakeholder bidang kesehatan termasuk organisasi profesi dan organisasi fasilitas kesehatan,”urainya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved