Berita Nasional

Ketok Palu, RUU KUHP Resmi Ditetapkan jadi Undang-undang

Penetapan RUUKUHP menjadi UU tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (6/12/2022).

Penulis: Hari Susmayanti | Editor: Hari Susmayanti
dok.istimewa
Logo DPR RI 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Setelah melalui tahapan yang rumit dan panjang, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akhirnya disetujui ditetapkan menjadi undang-undang.

Penetapan RUUKUHP menjadi UU tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (6/12/2022).

Sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Selanjutnya, saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang undang tentang kitab hukum pidana dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seperti yang dikutip dari Kompas.com.

"Setuju," jawab peserta sidang diiringi ketukan palu Dasco tanda persetujuan.

Sebelum ditetapkan menjadi UU, seluruh fraksi di DPR telah menyepakati untuk membawa RUU KUHP ke rapat paripurna.

Namun demikian, Fraksi PKS memberikan catatan terhadap RUU KUHP tersebut.

"Kita sudah tahu bahwa semua fraksi sepakat dan fraksi PKS sepakat dengan catatan. Saya sudah memberikan kesempatan kepada fraksi PKS untuk memberikan catatan dan kesempatan pada sidang paripurna hari ini," jelasnya.

Baca juga: 25 KK di Dusun Kalimenur Kulon Progo Terdampak Luapan Sungai Papak

Sebelum persetujuan, Rapat Paripurna juga telah memberikan kesempatan kepada Komisi III DPR menyampaikan laporan RKUHP.

Pembacaan laporan disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Pacul menyatakan, pihaknya bersama pemerintah sudah menindaklanjuti seluruh pendapat dan masukan terhadap draf RKUHP.

Pembahasan RKUHP disebut terbuka dan penuh kehati-hatian.

"Beberapa isu krusial itu sudah dilakukan penyesuaian substansi maupun redaksional, penambahan penjelasan, hingga penghapusan substansi," jelasnya.

"Sehingga pada 24 November 2022, Komisi 3 telah bersepakat dan menyetujui agar RUU KUHP agar dapat dilaporkan dalam rapat paripurna ini agar mendapat persetujuan. Jadi draf akhir adalah draf 24 November 2022," pungkasnya. (*)

 

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved