Berita Sleman Hari Ini

Warga Tirtoadi Sleman Protes Uang Ganti Rugi Tol Tak Kunjung Cair Padahal Terlanjur DP Tanah

Masyarakat di padukuhan Janturan Simping, Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman mengeluhkan lamanya proses pembayaran ganti rugi tol Yogyakarta

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
Tribunjogja.com |
Dokumen perencanaan pembangunan tol Yogya-Solo dan Bawen-Yogya dikembalikan karena data persil dan bidang belum bisa dibaca. 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Masyarakat di padukuhan Janturan Simping, Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman mengeluhkan lamanya proses pembayaran uang ganti rugi tol Yogyakarta-Solo.

Sebagai bentuk protes, masyarakat di sana yang terdampak pembangunan tol memasang spanduk betuliskan kekecewaan lantaran pemerintah dinilai tak sesuai janji.

Sekretaris Desa (Sekdes) Tirtoadi M Ridwan mengatakan, para warga di Simping mengeluhkan soal proses realisasi pembayaran ganti rugi lahan yang dinilai terlalu lama.

Baca juga: Kemenag RI Gelar Festival di Prambanan untuk Kampanyekan Nilai Moderasi Beragama

Warga di sana merasa selama tidak diberi informasi atau kejelasan setelah proses apraisal lahan itu dilaksanakan.

"Jadi yang betuliskan di spanduk itu dia sudah diappraisal sekitar Oktober kemarin, itu sampai sekarang belum ada musyarawah. Hanya di Simping saja," jelasnya.

Warga khawatir apabila jarak antara penilaian appraisal dengan pembayaran ganti rugi itu terlalu lama akan berdampak pada nilai ganti rugi lahan.

"Ketakutan mereka kalau penilaian dengan pembayaran terlalu lama, ini sudah terjadi inlflasi dan perbedaan harga. Yang mereka khawatirkan seperti itu," jelasnya.

Selain itu, Ridwan mengabarkan bahwa beberapa warga terdampak tol di sana sudah terlanjur membayar uang down payment (DP) untuk keperluan pembelian tanah.

Sementara para warga sampai sekarang masih belum menerima kejelasan uang ganti rugi atas lahan yang terdampak proyek tol.

"Masyarakat merasa digantung. Sedangkan mereka begitu proses appraisal kemarin, beberapa sudah ada yang DP beli tanah. Akhirnya uang DP-nya hilang (habis batas waktu) seperti itu," ujarnya.

Ridwan belum mengetahui secara pasti ada berapa warga yang sudah memberikan uang DP untuk membeli tanah pengganti.

Namun demikian, pihaknya berharap pemerintah segera merespon terkait persoalan ini.

Sebab aksi protes tersebut menurutnya berpotensi mengganggu kondusifitas dikalangan bawah.

"Situasi disana kalau dibiarkan bisa semakin tidak kondusif. Kalau sekarang masih kondusif, tapi kalau dibiarkan lama-lama tidak kondusif. Terus nanti ada pihak ketiga yang menghasut, dikhawatirkan seperti itu," ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved