Ratusan Guru Swasta yang Dinyatakan Lulus Passing Grade Mengadu ke DPRD Kulon Progo

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Sebanyak 251 guru di sekolah swasta yang tergabung dalam forum guru swasta lulus passing grade (FGSLPG) menggelar aksi damai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo. 

Kedatangan mereka untuk mengadukan nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2022.

Padahal, mereka telah dinyatakan lulus passing grade (PG) prioritas 1 (P1) pada 2021. Oleh karenanya, mereka menuntut hak yang sama.

Baca juga: Hingga Senin Sore, Jumlah Korban Meninggal Akibat Gempa Bumi di Cianjur Mencapai 46 Orang

"Bagi yang telah lolos PG dengan nilai ambang batas, minta juga terakomodir PPPK di 2022 mestinya. Mengingat karena dana alokasi umum (DAU) enggak mampu mungkin diharapkan 2023 (dapat terakomodir)," kata Sujanmo, Perwakilan FGSLPG Kulon Progo saat ditemui usai audiensi, Senin (21/11/2022). 

Kendati demikian, ia juga belum bisa memastikan bila sejumlah guru swasta yang lolos PG ini terjamin bakal diangkat PPPK di tahun mendatang.

Sebagai perwakilan FGSLPG, ia menyampaikan nasibnya ke kalangan legislatif. 

"Ini baru berjuang. DPRD Kulon Progo akan mengirimkan hasil audiensi ini ke pemerintah pusat. (FGSLPG) yang lolos PG di Kulon Progo bisa jadi skala prioritas juga," ucapnya. 

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala BKPP Kulon Progo, Sudarmanto menyampaikan, pihaknya tetap menyesuaikan regulasi yang ada.

Yakni Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang peran pemerintah pusat dalam rekrutmen tenaga PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instasi daerah. 

Dalam Permenpan RB disebutkan bahwa prioritas penempatan atau pengangkatan PPPK yang lolos PG mulai dari golongan tenaga honorer kategori (THK) II, guru yang lolos PG di sekolah negeri, pendidikan profesi guru (PPG) dan guru yang lolos PG di sekolah swasta. 

Dari keempat golongan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mendapatkan kuota dari pemerintah pusat untuk formasi PPPK guru 2022 sejumlah 205 orang.

"205 itu oleh pusat diurutkan yang lolos PG tadi, mulai THK II, guru negeri, PPG baru guru swasta. Di tahun ini (2022), kita baru menyelesaikan 19 orang (guru yang lolos PG di sekolah swasta yang diangkat PPPK guru)," ucapnya. 

Adapun, lanjut Sudarmanto, masih ada 251 guru swasta yang lolos PG dan belum diangkat sebagai PPPK. BKPP Kulon Progo juga tidak bisa memastikan mereka bisa diangkat sebagai PPPK guru di tahun mendatang karena kebijakannya berada di pemerintah pusat. 

Baca juga: Gempa Bumi Cianjur : Korban Jiwa 14 Orang, Berasal dari 3 Kecamatan

"Di tahun mendatang, kita mengikuti regulasi dari pusat sesuai formasi maupun ranking yang ada. Nama-nama yang menentukan pusat," jelasnya. 

Ketua DPRD Kulon Progo, Akhid Nuryati menyampaikan, kalangan legislatif akan menyampaikan persoalan itu kepada pemerintah pusat. 

"Intinya kami akan membawa notulensi hari ini terutama 251 yang lolos PG tapi belum terakomodir (PPPK guru) karena kuotanya hanya 205 untuk kemudian prioritas mengisi kuota khusus pensiun guru 2023 sejumlah 250.

Karena formasi guru yang pensiun terbanyak tiap tahunnya," ucapnya. (scp)