Sebanyak 60 Gedung SD dan SMP di Sleman Butuh Perbaikan

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Ambruknya atap bangunan SD Muhammadiyah Bogor, Playen Gunungkidul hingga menimbulkan korban jiwa menjadi duka bagi pendidikan.

Gedung satuan pendidikan seharusnya dipastikan aman untuk kegiatan belajar anak.

Tapi sayangnya, tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana laik.

Tak terkecuali di Bumi Sembada, Disdik Sleman menyebut lebih kurang ada 60 gedung SD-SMP yang saat ini kondisinya butuh perbaikan.

Baca juga: Mentan Sepakati Harga Beras Rp 9.700 per Kilogram, Minta BULOG Lakukan Ini

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Sri Adi Marsanto menyampaikan, jumlah SD Negeri maupun swasta di Sleman ada 511 sekolah.

Dari jumlah tersebut, yang membutuhkan rehabilitasi atau perbaikan berat hingga sedang kurang lebih 40 sekolah. 

Sedangkan, gedung SMP yang membutuhkan perbaikan ada 20 dari 122 sekolah SMP Negeri dan swasta di Sleman. 

"Selain rehab, baik SD maupun SMP juga ada yang perlu pembangunan ruang baru," kata dia, Rabu (9/11/2022). 

Pembangunan ruang baru tersebut meliputi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang Laboratorium, ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS) hingga toilet.

Sri Adi mengungkapkan, kondisi sarana dan prasarana pendidikan telah tersaji melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Dapodik ini adalah sistem pendataan (database) berskala Nasional yang terintegrasi.

Memuat beragam entitas mulai dari satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan maupun substansi pendidikan. 

Singkat kata, dapodik ini mencerminkan potret kondisi sekolah yang mengolaborasikan informasi dan data. 

"Karena itu, satuan pendidikan harus meng-update dapodik secara benar, jujur, apa adanya dan di-update setiap saat sesuai dengan kondisi terkini dari sekolah tersebut," terang Sri Adi. 

Baca juga: Atap Sekolah di Gunungkidul Ambruk, Pakar UGM: Prosedur Pembangunan Standar Libatkan 3 Komponen

Selain tersaji dari dapodik, informasi kondisi dan kebutuhan sarpras di satuan pendidikan juga bisa dilaporkan ke Dinas Pendidikan melalui whatsApp, email, maupun proposal. Jika ada laporan, maka akan segera diverifikasi dengan tinjauan langsung ke lapangan.

Tentu, dalam proses perencanaan penanganan perbaikan di sekolah, Dinas Pendidikan akan melakukan skala prioritas. 

"Ini menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada," katanya. 

Belum Ramah Anak

Selain puluhan sekolah butuh perbaikan, Sekolah di Kabupaten Sleman juga dinilai belum sepenuhnya ramah terhadap anak. Hal ini diungkapkan, Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Katarina Susi Indreswari.

Katarina selama ini banyak terlibat dalam upaya mewujudkan pendidikan ramah anak di Bumi Sembada.

Satu di antaranya berperan mendirikan, Yayasan Aruna Payoda, sebuah lembaga swadaya yang berfokus pada anak.

Ia mengaku pernah mengujicoba instrumen pendidikan ramah anak di beberapa tempat. Hasilnya, belum sepenuhnya ramah. 

"Jadi selintas aja udah ketahuan, yang pertama, misal toilet. Komposisi anak dengan toilet, sudahlah tidak usah dipertanyakan. Penilaian audit bangunan. Kemudian, bagaimana anak disuruh membawa buku, dikejar materi juga bukan ramah anak. Lalu bagaimana anak tidak dilibatkan pada pembangunan. Tiap pembangunan sama sekali tidak ada suara anak. Jadi dari indikator itu saja, sudah ketahuan tidak ramah anak," kata dia. 

Katarina mengatakan program-program pembangunan yang ada di sekolah selama ini cenderung adalah program komite, sekolah maupun milik orang dewasa.

Anak tidak dilibatkan, tidak diajak bicara. Padahal, kata dia, melibatkan anak dalam tiap proses pembangunan di sekolah sangat penting.

Anak harus diajak bicara lalu diberi pengertian supaya apa yang ada disekelilingnya ramah bagi dirinya, teman-temannya, maupun bagi orang lain. 

"Apa yang dipikirkan orang tua, belum tentu sama dengan yang dipikirkan anak-anak. Untuk siswa non-difabel saja, belum ramah, apalagi untuk siswa difabel," kata Katarina.

Untuk itu, dibutuhkan sinergi dari semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, orangtua, desa maupun lembaga masyarakat untuk mengawal sampai ke akar rumput kebijakan pendidikan yang ramah terhadap anak. (rif)