Berita Jogja Hari Ini

Marak Dugaan Pungli dan Kasus Jual Beli Seragam Sekolah, AMPPY Desak Sri Sultan HB X Turun Tangan

Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta ( AMPPY ) mendesak Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengambil tindakan tegas kepada

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Kurniatul Hidayah
edutopia.org
ilustrasi guru mengajar 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dugaan pungutan liar dan kasus jual beli seragam di sekolah di DI Yogyakarta masih marak diberitakan.

Sejumlah sekolah, secara beruntut, diduga melakukan dua praktik yang melanggar regulasi itu dengan dalih menarik sumbangan sukarela dari orang tua murid dan berupaya memberikan kemudahan bagi siswa untuk memenuhi kebutuhan seragam.

Melihat hal tersebut masih terus menjamur, Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta ( AMPPY ) mendesak Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengambil tindakan tegas kepada sekolah yang masih melakukan praktik ilegal itu.

Baca juga: Polres Klaten Gelar Operasi Zebra Candi Selama 14 Hari

“Sejak 2021, sejak kita somasi, Bapak Gubernur ini belum memperbaiki. Tahun ini, ya terjadi lagi begini. Tahun depan, kalau tidak digubris, ya terjadi lagi,” ujar Yuliani, Koordinator AMPPY kepada Tribun Jogja, Senin (3/10/2022) di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta .

Ia meyakini, masalah pungli dan hal yang tidak sesuai dengan regulasi bisa segera selesai kalau Gubernur DIY turut andil memberikan sanksi sebagaimana mestinya kepada sekolah yang terbukti.

DI tahun 2021, AMMPY dan LBH Yogyakarta melayangkan somasi kepada Gubernur DIY , termasuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY lantaran maraknya pungli, jual beli seragam dan penahanan ijazah.

“Harapan kami itu tidak muluk-muluk. Biar anak sekolah pada aman dan nyaman. Pemerintah pusat dan daerah kan sudah membiayai pendidikan, tinggal bagaimana sekolah mengelolanya,” ujar dia lagi.

“Jangan sampai, anak usia sekolah jenjang SMP dan SMA saja sulit mendapatkan ijazah, sulit sekolah. Yogyakarta ini kan disebut sebagai kota pendidikan. Kalau begini terus mau jadi apa?,” tambah Yuliani.

Baca juga: KABAR TERBARU Lesti Kejora, Kondisi Masih Lemah Tapi Sudah Tidak di Rumah Sakit Lagi

Dikatakannya, apabila Gubernur DIY segera menyelesaikan masalah ini, problematika daerah, seperti angka kemiskinan hingga klitih, secara tidak langsung, bisa tuntas.

Sebab, siswa akan fokus sekolah dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk memperbaiki hidupnya.

“Guru juga tidak dirugikan. Guru sudah dapat gaji dan tunjangan, ya tidak ada yang dirugikan. Mereka tidak perlu merasa tertekan,” tandasnya. (Ard)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved